KPK Ungkap 52 Pejabat Eksekutif Fiktif Lapor Hartanya
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak akurat. Dari hasil monitoring Tim Pencegahan dan Monitoring, ditemukan 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara atau LHKPN.
"Kami periksa sebagian inisiatif dari pencegahan sebagai pengembangan dan hasilnya diserahkan ke penindakan. Hasil pengecekan ditemukan 52 pejabat eksekutif (LHKPNnya tidak akurat)," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada awak media, Kamis, 9 September 2021.
Pahala menjelaskan saat ini tim penindakan dan pencegahan KPK punya pola kolaborasi baru dalam penanganan dan pengembangan kasus. Kata dia, tim pencegahan dan monitoring biasanya kerap menelisik atau menelusuri aliran dana ke pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Dia melanjutkan, jika ditemukan aliran yang mencurigakan, maka tim pencegahan akan memberikan data-data tersebut ke penindakan untuk ditindaklanjuti.
"Jadi, untuk hasilnya kami kasih umpan ke penindakan," ujar Pahala.
Meski demikian, Pahala enggan membeberkan nama-nama 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam melaporkan harta kekayaannya itu. Diduga, ada sejumlah harta kekayaan 52 pejabat eksekutif tersebut yang sengaja disembunyikan dari KPK.
Menurutnya, 52 pejabat itu merasa aman karena dipikirnya KPK tak mengawasi. Hal ini termasuk beberapa transaksi yang dilakukan 52 pejabat tersebut, KPK mengetahuinya.
"Ya, artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa KPK. Ya, dia tenang-tenang saja, dilaporkan yang ada saja. Nggak begitu, saya lihat dalamnya, jangan nyolong dan ngumpetin," kata Pahala.
Fenomena Pejabat Sering 'Ngaret' di Acara Resmi, Ternyata Sudah Diatur dalam UU Keprotokolan
Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa pejabat sering kali datang terlambat ke acara resmi, sehingga acara tersebut menjadi molor dari jadwal yang seharusnya?
