Dukung Jenderal Andika Jadi Panglima TNI, Effendi Simbolon Disorot

VIVA – Pegiat media sosial (medsos) Ferdinand Hutahean ikut menyoroti terkait dukungan Anggota DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Tidak hanya mendukung Jenderal Andika Perkasa, Effendi juga mendukung Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Jika secara pribadi, Efendi Simbolon menyatakan dukungan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI maka biasa saja dalam politik. Tapi jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena Komisi I DPR terdiri dari berbagai fraksi atau partai," ujar Ferdinand di Jakarta, Senin, 6 September 2021.

Ferdinand menilai, jika pun pernyataan Effendi Simbolon mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk mewakili PDIP, maka patut dipertanyakan juga. Karena selama ini Effendi Simbolon juga bukan sosok yang bisa dikategorikan mewakili sikap - sikap PDIP secara partai. Oleh karena itu Ferdinan menduga dukungan Effendi Simbolon untuk Jenderal Andika hanya bersifat pribadi.

"Jadi dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa hanya pernyataan pribadi Effendi Simbolon saja," ujarnya.

Ferdinan memaparkan, dukungan Effendi Simbolon kepada Jenderal Andika Perkasa juga lumrah. Karena saat ini banyak juga politisi yang mendukung Jendela Andika sebagai calon Panglima untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun Effendi Simbolon sebagai anggota PDIP mestinya bisa membedakan posisinya apakah sebagai DPR, sebagai anggota partai maupun pribadi. 

"Kalau perlu pernyataan tersebut dilapisi sebagai pernyataan pribadi. Itu lumrah saja. Tapi kalau bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Effendi Simbolon tidak bisa mewakilinya. Jadi saya lihat ini hanya perrnyataan pribadi. Jadi ya sah - sah saja. Namanya dukung mendukung," paparnya.

Terkait apakah Effendi Simbolon patut diberikan sanksi karena pernyataannya bisa dikatakan offside, Ferdinan menuturkan, jika bicara sanksi maka sesuai aturan partai saja. Ia mengaku tidak begitu mengetahui bagaimana aturan internal PDIP. Tapi sepanjang pernyataan Effendi Simbolon secara pribadi maka tidak masalah dan tidak bisa diberikan sanksi.

Namun, jika pernyataannya mewakili dan merasa mewakili partai atau Komisi I DPR maka pernyataan Effendi Simbolon bisa dikategorikan offside. Oleh karena itu pernyataan Effendi Simbolon itu patut diklarifikasi, apakah pernyataannya sebagai penyataan pribadi atau sikap partai atau DPR. Oleh karena itu sebagai anggota partai, Effendi Simbolon harus menahan pernyataan - pernyataan yang belum tentu nanti bisa seirama dengan sikap partai.

"Karena itu akan membuat friksi dan perbedaan internal," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, kegiatan dukung mendukung terhadap sosok calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang absurd. Karena pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI adalah sebuah rutinitas organisasi belaka. Selain itu pergantian Panglima TNI juga bukan kompetisi politik layaknya pemilihan terbuka.

"Semua ada aturannya, dipilih oleh Presiden sebagai hak prerogatif Presiden," ujar Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono dalam keterangannya, Minggu, 5 September 2021.

Dalam kesempatan ini, Julius juga mengungkapkan, sepanjang dua bulan terakhir sudah ada dua kelompok yang membuat acara untuk mendukung KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Ternyata, setelah ditelusuri, kedua acara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kedua acara tersebut jelas merugikan marwah institusi TNI AL dan KSAL secara pribadi. 

"Karena kami adalah institusi negara yang loyal tegak lurus kepada Presiden RI, tidak berpolitik apalagi menggalang dukungan," tegasnya.

Selain Jenderal Andika Perkasa, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga menguat untuk menggantikan posisi Hadi. Jika merujuk pada matra, saat ini Angkatan Laut yang mendapat giliran memegang tongkat komando TNI. Namun semua keputusan tetap berada di tangan Jokowi selalu presiden.

Baca juga: Tradisi Kopassus Jadi Panglima TNI, Jenderal Andika Berikutnya?

Halaman Selanjutnya

"Karena itu akan membuat friksi dan perbedaan internal," tandasnya.