Hadapi Pandemi COVID-19, Airlangga Instruksikan Ini ke Pemprov Papua
- Istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan khusus untuk Pemerintah Provinsi Papua. Airlangga meminta agar Pemprov Papua melakukan percepatan realisasi anggaran penanganan COVID-19.
Dia menjelaskan demikian karena hingga kini realisasi total belanja masih rendah. Angka tersebut bersumber dari earmaked atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru mencapai 14,69 persen dari Rp1,8 triliun lebih.
"Padahal sudah September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Airlangga dalam rapat koordinasi penanganan dan vaksinasi COVID-19 bersama Forkompimda serta kepala daerah se-Papua seperti disampaikan dalam keterangannya, Senin, 6 September 2021.
Pun, ia menambahkan untuk realisasi insentif tenaga kesehatan juga baru terealisasi 16,70 persen dari anggaran Rp256 miliar lebih yang disediakan. "Untuk dukungan vaksinasi juga baru mencapai 8,62 persen dari total anggaran Rp395 miliar lebih," lanjut Ketua Umum Golkar tersebut.
Airlangga menekankan anggaran penanganan COVID-19 sudah disediakan pemerintah pusat. Namun, sebagian besar belum dicairkan. Ia meminta hal ini harus jadi catatan penting karena sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dia meminta dalam waktu empat bulan ke depan, persoalan ini bisa diatasi.
"Kami harap dalam empat bulan ini, anggaran yang sudah di-drop pemerintah bisa direalisasikan," jelas Airlangga.
Kemudian, ia menambahkan, dengan akselerasi melalui TNI-Polri, diharapkan target 70 persen vaksinasi di Papua bisa tercapai.  Bagi dia, hal ini penting lantaran status Papua sebagai tuan rumah hajatan pesta olahraga PON XX.
Airlangga juga sempat meminta agar seluruh kepala daerah dan Forkompida Papua bisa terus berupaya menurunkan kasus aktif COVID-19.
Menurutnya, kasus aktif di Papua (per 3 Sept 2021) masih mencapai 12.378 kasus atau masih meningkat 6,80 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Papua sebagai provinsi dengan jumlah kasus aktif terbesar kedua untuk luar Jawa-Bali. Papua berada  bawah Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus.
"Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen). Sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen)," ujar Airlangga.
Sebelum rapat dengan Forkompida dan kepala daerah se-Papua, Airlangga bersama rombongan juga menyempatkan kunjungan kesiapan arena dan prokes untuk PON XX.
Â
