Dukung Pemerintah Tangani Pandemi, MUI Sudah Keluarkan 12 Fatwa
- VIVA.co.id/ Syaefullah.
VIVA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Miftachul Akhyar, mengungkapkan bahwa pandemi telah melahirkan budaya baru dalam tata kelola kehidupan. Di lain pihak, ia memastikan MUI mendukung setiap langkah pemerintah dalam situasi darurat penanganan pandemi COVID-19.
“Sebagai bagian dari entitas bangsa Indonesia, MUI turut mendukung pemerintah dalam merespons situasi penanganan pandemi. Bentuk dukungan nyata, MUI meluncurkan Gerakan Nasional Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Miftachul, dalam sebuah diskusi virtual, dikutip pada Minggu, 5 September 2021.
Terkait kontribusi menangani pandemi COVID-19, lanjut Miftachul, setidaknya ada 12 fatwa yang dikeluarkan oleh MUI antara lain tentang jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada umat sampai kepada tata aturan peribadatan seperti ibadah salat id, salat mayit COVID-19, dan lainnya.
Untuk meningkatkan literasi pandemic, yang dilakukan MUI telah mengeluarkan fatwa bermuamalah di media sosial. Fatwa lainnya terkait pemulihan ekonomi juga dikeluarkan MUI melalui Dewan Syariah Nasional.
Baca juga: MUI Jelaskan Status Kehalalan Vaksin Pfizer dan Moderna
Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengakui perlu ada rasa kebersamaan dari setiap kalangan agar pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan secara agresif. Salah satu upaya pemulihan ekonomi adalah dengan pelaksanaan vaksin agar segera tercapai herd immunity, sehingga perlahan ekonomi bangsa bisa meningkat.
“Misalnya Fatwa MUI dianggap punya peran penting dalam menyukseskan program vaksinasi. Pandemi bisa jadi masih akan berlangsung lama, kita meski bersiap melakoni kehidupan tatanan hidup baru. Pemerintah memerlukan peran tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, untuk mengajak masyarakat tetap memakai masker dan segera divaksinasi,” ujar Usman.
Usman mengatakan salah satu upaya lainnya memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan memanfaatkan teknologi atau lebih dikenal dengan ekonomi digital. Dia menyebut perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebiasaan masyarakat berubah mengikuti perkembangan zaman.
"Tingkat transaksi digital sangat tinggi di masa pandemi, mencapai 400 persen per bulan. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat," tutur dia.
KPK Buka-bukaan soal Pemeriksaan Eks Menkumham Yasonna Laoly terkait Kasus Harun Masiku
KPK buka suara soal pemeriksaan kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam kasus korupsi berupa pemberian suap PAW Anggota DPR RI dengan tersangka Harun Masiku.
