Gerindra Ancam Angket Gubernur Mahyeldi Soal Surat Minta Sumbangan
- Info.padang.go.id
VIVA – Fraksi Gerindra DPRD Sumatra Barat ancam akan gunakan hak angket apabila Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tak segera memberikan penjelasan atau keterangan resmi terkait polemik surat minta sumbangan bikin buku profil Sumatera Barat bertajuk “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” kepada publik Ranah Minang.
Seperti diketahui, sebulan terakhir surat yang diteken oleh Gubernur Mahyeldi minta sumbangan yang dijalankan lima orang yang bukan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu, menjadi polemik.
Polemik itu kian meruncing setelah beberapa hari terakhir kembali beredar surat perihal pembuatan buku yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca juga: Tertangkap Narkoba, Coki Pardede Minta Maaf ke Orang Tua dan Fans
Meski narasi surat yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berbeda dengan surat sebelumnya, namun Fraksi Gerindra menduga tujuan dari surat itu masih sama. Yakni, minta partisipasi dari lembaga lain. Termasuk lembaga swasta tak terkecuali Rumah Sakit.
“Fraksi Gerindra meminta dengan sangat. Dalam waktu sesingkatnya, Gubernur harus memberikan penjelasan dan keterangan resmi kepada masyarakat tentang duduk perkara yang sesungguhnya," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat Hidayat, Sabtu 4 September 2021.
Selain itu, kata Hidayat, bila Gubernur terus mengelak dan diam seratus bahasa dan tidak minta maaf ke publik terkait dengan persoalan ini, maka potensi dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, patut dan memiliki alasan kuat untuk diuji melalui mekanisme Hak Angket yang dimiliki oleh DPRD.
Hidayat menjelaskan, Fraksi Demokrat sebelumnya sudah menginisiasi pembentukan Hak angket. Tujuannya, agar persoalan terkait dengan surat ini jelas dan terang benderang. Perkara apakah nanti disetujui tidaknya oleh sebagian besar Anggota DPRD (hak angket), itu persoalan lain.
“Saya rasa, Hak angket sudah sepatutnya digulirkan. Fraksi Gerindra akan mendukung Fraksi Demokrat yang sudah menginisiasi pembentukan Hak angket ini agar persoalan ini jelas dan terang benderang serta segera berakhir,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, Gubernur Mahyeldi dirasa perlu memberikan penjelasan detail dan meminta maaf kepada publik terkait dengan persoalan surat ini. Agar kemudian, pubklik tidak berasumsi dan memiliki penilaian yang berpotensi meruntuhkan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemrov Sumbar.
“Kita meminta Saudara Gubernur, untuk benar-benar memberikan contoh menerapkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran serta tanggungjawab dengan melakukan penjelasan dan klarifikasi secara resmi," kata Hidayat.
Hidayat juga menyampaikan, baru kali ini ia mendengar adanya pengakuan unsur paksaan dan intervensi dari pihak di luar pemerintahan daerah kepada pejabat Pemrov. Sehingga, lahirlah surat yang langsung tandatangani langsung oleh Gubernur.
Menurutnya, kondisi ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dibiarkan lantaran telah mencederai semangat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bebas KKN sesuai dengan peraturan perundang undangan.
