PDIP Protes Anggaran Rp2 Miliar untuk Vitamin Anggota DPR
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti langkah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang menganggarkan belanja multivitamin senilai Rp2 miliar dari APBN 2021. Multivitamin itu dialokasikan untuk para anggota dewan.
Hasanuddin mengatakan, dirinya sejauh ini belum pernah mendapat informasi soal pengadaan multivitamin untuk anggota legislatif tersebut. Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta agar Sekjen Indra Iskandar, memberikan penjelasan. Karena anggaran tersebut diambil dari APBN, yang merupakan uang milik rakyat dan harus dikelola secara transparan.
"Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI. Apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp2 miliar," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis 2 September 2021.
Mantan ajudan Presiden B.J Habibie itu mengatakan, selama ini dirinya dan anggota DPR lain merasa tidak pernah mendapat suplai vitamin dari negara. Sebab, kebutuhan vitamin tersebut mestinya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dewan.
"Pembelian vitamin mestinya menggunakan anggaran pribadi anggota DPR RI saja, tak perlu dibebankan pada negara. Apalagi saat ini rakyat juga sedang terpuruk karena pandemi, baiknya anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja. Saya mohon instansi yang berwenang segera mengusutnya," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan dana untuk pengadaan multivitamin. Tak tanggung-tanggung, pengadaan multivitamin itu dianggarkan lebih dari Rp 2 miliar. Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, pengadaan untuk multivitamin tersebut dianggarkan sebesar Rp 2.096.080.000.Â
"Nilai pagu paket Rp2.096.080.000. Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp2.074.950.955," tulis informasi di situs lpse.dpr.go.id.
Prabowo Dengarkan Aspirasi Rakyat Usai PPN 12 Persen Dikenakan Hanya ke Barang Mewah
DPR mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto, yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah
