Jaksa Agung Minta Para Jaksa Tak Asal-asalan Lakukan Penuntutan
- ANTARA FOTO
VIVA – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Korps Adhyaksa untuk mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum dan keadilan. Makanya, ia mengatakan institusinya tidak membutuhkan jaksa yang pintar tapi tidak bermoral, maupun jaksa cerdas namun tidak berintegritas.
“Yang saya butuhkan adalah para jaksa yang pintar dan berintegritas. Saya tidak menghendaki para jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat,” kata Burhanuddin melalui keterangannya pada Kamis, 2 September 2021.
Ingat, kata dia, rasa keadilan tidak ada dalam text book tetapi ada dalam hati nurani. Nah, sumber dari hukum adalah moral dan didalam moral ada hati nurani.
“Jangan sekali-kali menggadaikan hati nurani karena anugerah termurni yang dimiliki manusia, dan itu cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang,” ujarnya.
Menurut dia, hati nurani harus menjadi dasar pertimbangan setiap pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas, kewenangan serta mengambil keputusan. Sebab, aparat penegak hukum terkesan telah tega menghukum masyarakat kecil dan orangtua renta atas kesalahannya yang dipandang tidak terlalu berat.
“Untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” jelas dia.
Oleh karena itu, Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk kristalisasi penerapan hukum berdasarkan hati nurani.
“Kita adalah man of law. Pejabat yang paham dan mengerti bagaimana hukum itu diterapkan. Saya yakin, jika kita cermat membaca kelengkapan formil dan materiil, serta konsisten menggunakan hati nurani sebagai dasar pertimbangan setiap proses penuntutan, Kejaksaan akan mampu menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat sekaligus kepastian hukum untuk semua pihak,” jelas dia.
Sidang Korupsi Timah, Tim Penasihat Hukum CV VIP Bilang Saksi dari JPU Inkonsisten
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan untuk memeriksa saksi dalam kasus korupsi timah.
