Hasil Rakernas Setujui PAN Masuk Koalisi Pemerintah
- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas. Momen rakernas ini digelar setelah arah politik PAN yang sudah bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan sejumlah hasil Rakernas yang dilakukan pada hari ini. Salah satu yang dihasilkan dari rakernas hari ini adalah target PAN di Pemilu 2024 mendatang.
"Target perolehan kursi PAN di Pemilu 2024 adalah 64 kursi DPR RI (11%) dari total kursi DPR RI. Sedangkan untuk tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota, minimal harus terisi setiap dapil, minimal 1 kursi/dapil," kata Viva, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa 31 Agustus 2021.
Dalam Rakernas ini juga ditegaskan bahwa PAN saat ini ada pada posisi partai koalisi Pemerintah. "Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Viva.
Rakernas, kata Viva, juga memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum DPP PAN memutuskan langkah-langkah strategis dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Dalam rakernas ini juga ditegaskan bahwa proses konsolidasi tingkat desa harus sudah selesai pada tahun ini. Diharapkan setelah itu, seluruh pemimpin, dan pengurus mampu menyusun target dan strategi dalam rangka memenangkan Pemilu 2024.
"Proses konsolidasi partai sampai tingkat desa harus sudah selesai di tahun 2021 ini dalam rangka menyusun strategi, target, dan program pemenangan pemilu yang membawa manfaat buat masyarakat," ujarnya.
Rakernas PAN kali ini dihadiri langsung sebagian pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Lalu, ada sebagian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang hadir secara fisik.
Untuk mendukung rakernas digelar dengan protokol kesehatan atau prokes, sebagian besar pimpinan DPW hadir secara daring.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
