PKS Kritik Luhut yang Layangkan Somasi ke Haris Azhar dan Kontras
- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyoroti adanya somasi yang dilayangkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida. Menurut Mardani, meski tidak dilarang, memberikan somasi kepada rakyat itu dinilai tidak tepat.
"Akhir-akhir ini penyelenggara negara kerap mengajukan somasi setelah mendapat kritik dari masyarakat. Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi," kata Mardani, Senin 30 Agustus 2021.
Mardani menilai Pemerintah tidak layak memberikan somasi kepada rakyat. Justru somasi tersebut, mestinya dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah.
Pejabat Publik, kata Mardani, mestinya harus takut kepada rakyat karena di negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Rakyat berhak mengkritik pejabat pemerintah agar berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan dalam bekerja.
"Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yang perlu diawasi. Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira-kira jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati-hati, serta tidak berbuat salah," ujarnya
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.
Dia melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia atas unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'. Video ini diunggah di akun Youtube Haris Azhar.
Beda Pernyataan Luhut dan Kemenkeu soal PPN Naik Jadi 12% di 2025, Tunda Atau Lanjut?
Polemik seputar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus bergulir di tengah masyarakat. Bakal ditunda atau terus?
