Pemkab dan DPRD Probolinggo Bungkam soal Bupati Ditangkap KPK
- ANTARA
VIVA – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pimpinan DPRD setempat bungkam mengenai peristiwa operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Wakil Bupati Probolinggo H.A. Timbul Prihanjoko dan Kepala Diskominfo Probolinggo Yulius Christian tidak menjawab panggilan telepon meski dihubungi berkali-kali, juga tidak membalas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Pimpinan DPRD Probolinggo saat dikonfirmasi per telepon untuk dimintai tanggapan terkait dengan penangkapan Bupati Probolinggo juga tidak menjawab. "Maaf saya masih rapat," kata Wakil Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma dalam pesan singkatnya.
Suasana di Kantor Bupati Probolinggo dan rumah dinas Bupati Puput Tantriana Sari terlihat sepi usai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah di Kabupaten Probolinggo itu.
Informasi yang dihimpun di lapangan, penyidik KPK juga menangkap suami Bupati Probolinggo yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin di rumah itu.
Penangkapan orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo itu diduga berhubungan dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada sekitar 10 orang yang ditangkap, di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Saat ini, kata dia, tim KPK masih meminta keterangan kepada pihak-pihak yang ditangkap itu dan kemudian dalam waktu 1x24 jam KPK segera menentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan.
"Sampai saat ini tim KPK dan juga pihak-pihak yang ditangkap tersebut masih berada di Jawa Timur. Perkembangannya akan selalu kami informasikan kepada masyarakat," katanya. (ant)
Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik
Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.
