Respons Haris Pertama Atas Musda KNPI Jabar
- instagram Haris Pertama
VIVA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama merespons Musyawarah Daerah KNPI Jawa Barat. Haris mengaku tidak sependapat dengan pernyataan sejumlah pihak yang menganggap bahwa musda KNPI Jabar konstitusional karena mendapat dukungan organisasi kemasyarakatan pemuda di sana.
“Keberadaan DPD KNPI provinsi secara substansi adalah sebagai perpanjangan tangan DPP KNPI, yang bertugas untuk melakukan penyelarasan baik kebijakan maupun program DPP KNPI agar kebijakan dan program KNPI menyentuh seluruh stakeholder pemuda Indonesia, karena itu posisioning DPD KNPI adalah sub-ordinasi dari DPP KNPI,” kata Haris, Jumat, 27 Agustus 2021.
Haris menuturkan secara historis diawal berdirinya KNPI tidak ada DPD KNPI. 14 tahun setelah KNPI berdiri yakni pada tahun 1987 pada pertemuan pemuda Indonesia barulah ada DPD KNPI.
“Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan program-program DPP KNPI di daerah, dengan kata lain DPD KNPI dilahirkan oleh DPP KNPI dan bagian tidak terpisahkan dari DPP KNPI (sebagai sub organisasi)," kata dia.
Baca juga: Konvensi Calon Ketua KNPI Jawa Barat, Adu Gengsi Generasi Milenial
Haris mengatakan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat provinsi maupun kabupaten kota memiliki hak untuk menentukan arah KNPI pada setiap tingkatan adalah benar. Namun, hak itu tidak boleh mengangkangi ketentuan yang ada di KNPI, karena semua produk hukum yang lahir merupakan kesepakatan seluruh pemuda Indonesia termasuk di dalamnya adalah organisasi kemasyarakat pemuda (OKP) yang berhimpun melalui momentum kongres.
“Kita semua sependapat bahwa pemuda Indonesia harus bersatu dan solid, namun kerangka persatuan dan soliditas hanya bisa di pandu melalui payung konstitusi, dan sikap kesatria kita semua untuk berani mengakui dan konsisten dengan keputusan bersama. Sebab jika tidak akan beresiko liar, dan akan menjadi ancaman terbesar dari visi persatuan dan soliditas itu sendiri,” katanya.
Dia mengatakan kongres KNPI sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi telah melahirkan produk hukum yang mengikat seluruh sikap dan perilaku organisasional. Dan mandataris kongres pemuda Indonesia adalah dirinya yang diserahi tugas sebagai ketua umum DPP KNPI.
“Karena itu, kami pengurus DPP KNPI akan menegakkan konstitusi dan bertindak tegas kepada siapapun unsur KNPI yang melakukan pelanggaran konstitusi tanpa pandang bulu dan tebang pilih termasuk kepada OKP yang berhimpun yang ikut melegitimasi setiap tindakan inkonstitusi,” katanya.
Sebelumnya, Musyawarah Daerah XV DPD KNPI Jawa Barat digelar di Garut, pada pada Rabu, 25 Agustus 2021. Namun, Musda tersebut dinilai melanggar aturan organisasi.
