Sahkan 3 RUU, Anggota DPR Minta Dukungan Gereja HKBP
- Istimewa
VIVA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Martin Manurung, meminta dukungan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Martin menjelaskan bahwa ketiga RUU tersebut sangat penting untuk segera disahkan menjadi UU untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat adat, perempuan dan pekerja rumah tangga.
“Perjuangan untuk ketiga RUU itu merupakan agenda kerakyatan yang sedang diperjuangkan oleh Fraksi Partai NasDem di DPR RI dan membutuhkan dukungan publik, termasuk oleh gereja,” kata Martin yang juga merupakan warga jemaat HKBP tersebut dalam diskusi virtual, dikutip Kamis, 26 Agustus 2021.
Menurut Martin, gereja dan partai sebenarnya dapat bekerjasama dalam politik kebangsaan dan kerakyatan tanpa terjebak dalam politik praktis.
“Ketiga RUU itu termasuk agenda kerakyatan. Kita menyadari bahwa gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tapi, gereja dapat berpartisipasi dalam politik kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Apalagi ketiga RUU itu juga sangat bersentuhan dengan warga jemaat gereja juga,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut juga mengusulkan agar HKBP memberikan pendidikan rohani kepada warga jemaatnya yang melayani di bidang politik, baik di eksekutif maupun di legislatif secara berkala.
“Perlu juga kami (warga jemaat HKBP) dipanggil dan diberi pendidikan rohani oleh gereja kami (HKBP),” katanya.
Menurut Martin, pendidikan rohani menjadi salah satu faktor penting untuk mendidik warga jemaat dalam menghadapi gelombang perpolitikan di Indonesia.
"Selama ini HKBP memberangkatkan jemaatnya ketika menghadapi pemilihan. Tetapi, setelah terpilih dan melakukan tugas-tugasnya, dukungan dan bimbingan HKBP juga sangat penting untuk dilakukan," kata Martin.
Panja DPR dan Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa upaya penurunan biaya Haji 2025 bakal diikuti dengan upaya pemberian kualitas pelayanan kepada jemaah.
