DPR Desak Pemerintah Segera Distribusikan Vaksin Pfizer dan Moderna

Petugas medis perlihatkan dosis vaksin COVID-19 Moderna.
Sumber :
  • Fajar Sodiq/VIVA.

VIVA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin Moderna dan Pfizer. Alasannya, vaksin tersebut dianggap lebih bagus karena memiliki efikasi tinggi.

Pemerintah Kalimantan Timur Gandeng Malaysia Buat Kendalikan Dengue

"Pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh pihak untuk mensukseskan vaksinasi,” kata perempuan yang akrab disapa Ninik tersebut, Kamis, 26 Agustus 2021.

Pemerintah pusat terus mendatangkan stok vaksin COVID-19 sebagai upaya percepatan program vaksinasi nasional. Pada Senin, 23 Agustus 2021, 5 juta dosis vaksin jadi merek CoronaVac dari Sinovac masuk lagi.

BPOM Targetkan WHO Maturity Level 4 untuk Tingkatkan Kualitas Pengawasan Kesehatan Masyarakat

Sementara itu, untuk bulan ini, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia akan kedatangan sebanyak 62,6 juta dosis vaksin, termasuk vaksin merek Pfizer yang baru datang pekan lalu sejumlah 1,56 juta dosis.

Baca juga: 12.800 Nakes di Kampung Jokowi Disuntik Vaksin Booster Moderna

Kini Hadir Cara Mudah Pantau Kesehatan Anak

Di akhir Agustus, Indonesia akan kembali menerima vaksin Pfizer dengan jumlah 4,6 juta dosis yang merupakan hasil kerja sama multilateral vaksin gratis dari Covax.

Kementerian Keuangan menyatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57,75 T untuk vaksinasi di tahun 2021. Pada bulan September mendatang, Indonesia akan kedatangan vaksin sebanyak 80,7 juta dosis di mana Kemenkes menargetkan 200 juta suntikan vaksinasi di bulan yang sama.

Ninik berharap percepatan vaksin di daerah semakin optimal. Dengan tambahan vaksin yang baru datang itu, total vaksin COVID-19 yang telah datang di Indonesia mencapai 202 juta dosis.

“Pada dasarnya kami di Komisi IX DPR RI, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam percepatan dan distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Selain itu, dia meminta distribusi vaksin ini merata dan berkeadilan bagi setiap daerah dan tidak hanya tersentral di Jawa karena menjadi hak setiap warga negara. Ia juga mendorong kepala daerah seperti bupati, wali kota agar proaktif membantu proses distribusi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya