Politikus Harus Pamer: Tangan Kanan Beri Sembako, Kiri Selfie

VIVA - Pilpres 2024 masih cukup lama. Sekitar tiga tahun lagi. Tapi suasana kontestasinya sudah terasa saat ini. Bahkan ketika Indonesia ikut dilanda pandemi COVID-19, tidak menjadikan politisi mati gaya.

Banyak dari mereka terlihat memanfaatkan momentum. Di saat pandemi COVID-19 melanda tanah air, rakyat menjadi kesulitas secara ekonomi. Maka tampillah para politisi itu. Mereka seolah saling berlomba-lomba menyebar bantuan sosial, atau paket sembako kepada masyarakat.

Seperti biasa, agar tidak kehilangan keuntungan, nama dan foto mereka terpampang di paket-paket sembako itu. Sebut saja nama-nama elite politik ini, Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Ketua PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, sampai Muhaimin Iskandar sang nahkoda Partai Kebangkitan Bangsa.

Gambar atau foto mereka sudah terlihat nampang di sejumlah paket sembako yang tersebar di masyarakat. Foto-fotonya sudah tersebar luas.

Baca juga: Setelah Baliho, Muncul Foto Puan dan Airlangga di Tas Sembako

Sebelumnya, para elite politik itu juga ramai-ramai memasang baliho di seantero negeri. Tentu saja tidak hanya tiga tokoh itu saja. Tercatat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga turut memasang baliho.

Langkah mereka itu menimbulkan polemik, atau pro dan kontra. Ada pihak-pihak yang memandang itu secara positif, atau juga merasa diuntungkan, tapi ada pula yang nyinyir.

Terkait bantuan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengakui putri Megawati Soekarnoputri itu memiliki program bertajuk Puan Maharani Berkhidmat untuk Kemanusiaan. Tujuan dari program itu adalah bentuk kepedulian Puan kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi dan warga yang terdampak akibat COVID-19.

"Harapannya adalah agar paket bansos dan obat-obatan bisa membantu pemulihan warga yang membutuhkan," kata Basarah dalam sebuah kesempatan.

Basarah menuturkan bakti kemanusiaan Puan Maharani tersebut melibatkan berbagai elemen partai maupun masyarakat untuk menyalurkan paket bantuan dari Puan, seperti eksponen Baguna, Bamusi, hingga komunitas-komunitas relawan lainnya seperti Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah dan relawan Sandi (Sanusi-Didik).

"Kami bergerak serentak untuk menyalurkan bantuan mbak Puan yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. PDI Perjuangan akan terus bersama rakyat selama pandemi dengan memberikan bantuan paket sembako dan obat-obatan," kata Basarah.

Wakil Ketua MPR itu menegaskan bahwa PDIP adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Menurutnya, gerakan itu adalah panggilan pengabdian mereka lewat aksi nyata dan perjuangan para relawan yang naluri semangat kemanusiaannya tidak pernah padam.

"Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat," tegas dia.

Harus Pamer

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan bahwa pada prinsipnya sumbangan sembako yang ada gambar elite partai tidak masalah karena itu bagian dari kerja-kerja politik.

"Politisi itu harus pamer apa yang mereka lakukan pada rakyat," kata Adi saat dihubungi VIVA, Rabu, 25 Agustus 2021.

Adi menuturkan parpol sering ditagih peran dan kontribusinya pada rakyat. Nah, pembagian sembako tersebut adalah salah satu jawabannya.

"Parpol memang harus mengumbar apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam perspektif politik, tebar sembako para politisi ke rakyat itu adalah wajar, dan lumrah-lumrah saja. Bahkan, menurutnya, kalau bisa sumbangan berlogo elite politik itu harus sering dilakukan untuk memprovokasi elite lainnya.

"Harus narsis memang. Istilahnya kalau zaman sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri memfoto dan memviralkan," katanya lagi.

Adi menambahkan kerja politik juga terkait dengan bagaimana mendapatkan simpati dan butuh pengakuan publik. Sering kali para politisi atau orang partai dalam situasi serba salah.

"Tidak memperlihatkan bantuan dikira enggak nyumbang. Kalau memberi sumbangan dikira mengejar popularitas atau elektabilitas saja," katanya.

Baginya, tujuan utama bantuan berlogo itu agar partai, sosok penyumbang, dinilai membantu rakyat yang kesulitan. Lalu mendapat simpati, perhatian dan semakin populer di mata mereka yang mendapat bantuan.

"Setelah itu berharap dipilih," katanya.

Tapi, benarkah pemberian bantuan sembako itu berbanding lurus dengan popularitas dan elektabilitas? Adi menyebut tidak juga.

Artinya, pemberian sembako secara masif tidak menjamin secara langsung apakah si politisi atau partai politik semakin populer, mendapat simpati atau tidak.

Meski demikian, lanjut dia, kerja politik seperti itu harus tetap dilakukan. Karena bila dari seribu sembako yang disebar, kemudian si politisi atau partai politik mendapat separonya (dari pemilih) maka itu sudah luar biasa.

"Sembako berlogo-logo itu minimal 60 persen mendapat respons positif dari rakyat," kata Adi.

Terkait kemungkinan dianggap melakukan praktik politik uang atau suap, Adi menyebut undang-undang yang mengatur soal itu berlaku jika tahapan pemilu seperti pilpres, dan juga pilkada sudah dimulai. Namun, kalau jauh-jauh hari akan dinilai sebagai bantuan sosial biasa.

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.

VIVA.co.id

21 Desember 2024