Tahu Keberadaan Harun Masiku, Deputi KPK: Saya Nafsu Ingin Menangkap
- ANTARA/HO-Humas KPK
VIVA – Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengeklaim pihaknya mengetahui lokasi mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang menjadi buronan perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Bahkan, Karyoto mengaku sangat bernafsu untuk menangkap buronan Interpol tersebut.
"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri), kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Kalau dulu pak Ketua sudah perintahkan, saya berangkat," kata Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Seatan, Selasa, 24 Agustus 2021.
Karyoto lebih jauh mengatakan, sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Harun Masiku sebelum salah seorang Kasatgas nonaktif KPK Harun Al Rasyid menyebut buronan tersebut terdeteksi berada di Indonesia. Informasi yang diperoleh Karyoto mengenai lokasi Harun Masiku sama dengan informasi yang diterima Harun Al Rasyid.
"Memang kemarin sebenarnya sudah masuk ya. Sebelum Harun Al Rasyid teriak-teriak saya tahu tempatnya, saya tahu tempatnya hampir sama informasi yang disampaikan rekan kami Harun dengan kami punya informasi sama," ujarnya.
Namun, kata Karyoto, hingga saat ini pihaknya belum berkesempatan menangkap Harun Masiku. Apalagi, saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kesempatannya yang belum ada," kata Karyoto.
Untuk itu, Karyoto membantah anggapan yang mengatakan KPK enggan menangkap Harun Masiku.
"Tidak ada sama sekali mau menginikan mengitukan selama yang bersangkutan ada dan bisa dipastikan A1 keberadaannya, saya siap berangkat, kalau memang tempatnya bisa kita jangkau ya. Nggak etis dan nggak patut kita buka di sini. Kalau dia tahu kita sedang cari dimana, nanti dia geser lagi, bingung lagi kita," imbuhnya.
Baca juga: Negara Anggota Interpol Tak Deteksi Harun Masiku, di Mana Ya?
KPK Sebut Kasus Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Sama dengan Harun Masiku
KPK menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi berupa pemberian fee proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai saat ini masih diusut.
