PDIP-Gerindra Sepakat Turunkan Tensi Pembahasan Amandemen UUD 45
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra sepakat untuk menurunkan tensi pembahasan mengenai wacana amandemen UUD 1945. Kedua partai sepakat, yang lebih utama saat ini adalah sama-sama ikut turut dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air.
Hal itu terungkap dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan pimpinan kedua partai itu di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
"Pandemi COVID ini membuat kemudian kami berpikir bahwa apapun, skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam mengatasi pandemi ini," kata Hasto, Selasa, 24 Agustus 2021.
Dikatakan Hasto, amandemen konstitusi lewat partainya, diajukan dengan pembahasan terbatas yang tidak melebar ke mana - mana yakni sesuai rekomendasi Kongres V PDIP lalu, mendorong adanya Haluan Negara yang diatur di dalam konstitusi. Walau demikian, Hasto mengatakan, PDIP sadar sepenuhnya bahwa dalam implementasinya, setiap gagasan juga harus memperhatikan situasi dan kondisi.
Ia menegaskan, sikap slowing down mengenai rencana pembahasan tersebut untuk mengambil kebijakan yang mengutamakan skala prioritas.
"Sehingga atas hal tersebut, ibu ketua umum, Ibu Megawati, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD'45," ujar Hasto.
"Karena dalam upaya untuk membantu rakyat dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif, sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif, energi gotong royong bagi kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan partai politik," sambung Hasto.
Senada, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan, memang diperlukan Haluan Negara untuk menyonsong desain Indonesia ke depan dan berkelanjutan siapa pun negara ini dipimpin. Apalagi pada 2045 nanti, umur Indonesia genap satu abad. Dan hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya. Seharusnya itu perlu ada desainnya, termasuk cara dan alat yang diperlukan untuk mencapainya.
"Kita Republik Indonesia dimerdekakan. Bukan hanya untuk 100 tahun, tapi untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus-tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian Haluan Negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan," kata Muzani,
Dia mengaku isu ini dibicarakan juga di dalam pertemuan di antara pimpinan kedua partai. "Tetapi sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Muzani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR.
Baca juga: Amandemen UUD 1945 Dinilai Buka Celah Presiden Dipilih MPR Lagi
