Ganjar Minta Daerah Tak Sembarang Gelar PTM, Harus Izin Pemprov

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sumber :
  • Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.

VIVA – Sejumlah sekolah di kabupaten/kota sudah berinisiatif menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Mengetahui hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas meminta seluruh daerah tidak sembarangan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Semua harus izin dulu ke Provinsi Jateng jika hendak menggelar PTM.

Megawati Ungkit lagi Kekalahan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024: Gile, Kok Bisa Kalah Ya?

"PTM belum. Kalau ada yang mau PTM, lapor dulu ke kita. Bukan apa-apa, kita melihat vaksinnya untuk pelajar kan memang belum," kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Senin, 23 Agustus 2021.

Tak hanya sekolah yang ada di bawah Provinsi, sekolah yang kewenangannya berada di bawah kabupaten/kota juga diminta melakukan hal yang sama. Bahkan, ia sudah mendapat masukan dari beberapa bupati, bahwa pelaksanaan PTM harus seragam.

Ganjar Pertanyakan Presiden Prabowo yang Beri Kesempatan Koruptor Bertobat dan Dimaafkan

"Kalau di satu tempat ada yang nekat PTM sementara daerah sebelahnya belum, yang timbul tidak enak. Maka mereka minta pedoman dari kita dan sudah kita siapkan," ungkapnya.

Ganjar akan membuat surat edaran kepada bupati/wali kota terkait PTM agar pelaksanaan PTM tidak asal-asalan. Ia minta daerah menggelar uji coba PTM lebih dulu. Tidak boleh PTM dilakukan serentak tanpa ada pembatasan.

Ganjar Sebut Pemecatan Jokowi dari Kader PDIP Jadi Bukti Konsistensi Megawati

"Mesti uji coba dulu. Mesti ada prokesnya seperti apa, prosedurnya, jumlahnya, jamnya, peralatan yang mesti disediakan dan lainnya, dan harus di level 3," tegasnya.

Pelaksanaan PTM, lanjutnya, juga harus mempertimbangkan kondisi epidemologis daerahnya. Datanya ada, mana daerah yang zona merah, orange, kuning atau hijau.

"Minimal level 3 atau syukur daerahnya kuning. Sehingga orang tidak memilih sendiri tanpa melihat data itu," kata Ganjar.

Laporan Teguh Joko Sutrisno/tvOne Semarang

Baca juga: Ganjar Blakblakan Ada Penyelenggara Vaksinasi Lepas Tanggung Jawab

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya