Relawan Jokowi Sebut Panglima TNI Pengganti Hadi Giliran Matra AL

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Nur Faishal (Surabaya)

VIVA – Kelompok relawan Jokowi meneliti kandidat calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

Menurut pandangan Ketua relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, berdasarkan prinsip keseimbangan antarmatra maka kemungkinan besar Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Yudo Margono yang idealnya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Pandangan Immanuel ini tak terlepas dari dua nominasi kandidat yang beredar belakangan antara Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.

Eks Wantimpres Kecewa, Bilang Harusnya Jokowi Jadi Negarawan saat Pilkada

"KASAD Andika Perkasa memang calon yang bagus. Apalagi Beliau orang dekat Presiden. Tapi prinsip keseimbangan karier antarmatra juga sangat penting," kata pria yang akrab disapa Noel ini lewat keterangan tertulis, Senin 23 Agustus 2021.

Noel mengatakan, secara popularitas Jenderal Andika Perkasa sangat tinggi di masyarakat. Hanya ada faktor lain yang perlu dilihat. Selain soal keseimbangan, beberapa faktor yang harus dilihat salah satunya usia pensiun.

Jokowi Bertemu Kiai Khos NU Jawa Tengah di Solo Jelang Pencoblosan Pilkada, Ada Apa

"Pergantian Panglima TNI harus mempertimbangkan keseimbangan antar-matra sesuai yang berlaku dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI," kata aktivis 98 tersebut.

Noel menyoroti, pasal 14 ayat 4 UU TNI yang menjelaskan bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.

Selain itu merujuk prinsip yang diatur pada Pasal 4 ayat 2 UU TNI, bahwa tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Noel pun berpendapat mengenai karier Andika selanjutnya. Menurut dia, Andika juga punya kedekatan dengan Presiden maka jenderal dari satuan Kopassus itu bisa menjadi Kepala BIN.

"Tetapi pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan juga produk politik di forum DPR," kata Noel. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya