Berselisih dengan Luhut, Puan Minta Kematian COVID-19 Jadi Acuan PPKM

Ketua DPR RI Puan Maharani
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, yang terus diperpanjang oleh pemerintah sejak 3 Juli 2021, diakui mampu menekan laju penularan COVID-19. Tetapi justru kasus kematian, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Megawati Mendarat di Dubai, Dijadwalkan Bertemu Ibu Suri dan Pemimpin UAE

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi indikator penerapan PPKM. Puan meminta tak hanya menekan angka penyebaran kasus baru, tetapi juga harus mampu menekan angka kasus kematian akibat COVID-19.

"Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan kasus COVID-19, namun masih harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi," kata Puan, Senin 23 Agustus 2021.

Doa Megawati saat Umrah dan Ziarah Makam Nabi, Ingin Indonesia Sejahtera

Puan meminta baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat bekerja sama untuk menekan angka kasus kematian COVID-19 yang masih tinggi. Salah satunya, kata Puan, harus hati-hati jika ingin melakukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat.

"Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian COVID-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO," ujar Puan.

Efisiensi Anggaran Kementerian, Komisi IV DPR: Swasembada Pangan Jalan Terus

Mengutip data Kemenkes, Puan mengatakan ada 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi, yakni Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Puan berharap pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut secara maksimal.

"Optimalisasi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit mutlak dilakukan, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat. Dengan begitu pasien-pasien COVID-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun," ujarnya

Ketua DPP PDIP itu juga meminta pemerintah, tak lengah dalam melaksanakan tes, telusur, dan perawatan (3T). Puan tak ingin upaya utama penanganan pandemi COVID-19 justru melemah karena pemerintah sibuk melakukan vaksinasi.

"Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona," ujar Puan

Saat ini, COVID-19 di Tanah Air masih terjadi. Untuk menghindari penularannya masyarakat diminta untuk terus patuhi protokol kesehatan, lakukan 5M, yakni memakai masker, menjaga Jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terjadi tren penurunan kasus COVID-19 dan perawatan rumah sakit di sejumlah wilayah aglomerasi Jawa-Bali, kecuali wilayah Malang Raya dan Bali, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan selama 10-16 Agustus 2021, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Menurut dia, hal itu menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," katanya.

Ia akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, seperti dilakukan di DI Yogyakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya