Anggaran Baju Dinas DPRD Sumatera Barat Hampir Rp1 Miliar

Gubernur Sumbar Mahyeldi serahkan mobil dinas baru ke Satgas COVID-19.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Belum usai perkara polemik mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumatra Barat, kini giliran pengadaan baju dinas untuk puluhan anggota DPRD  yang disorot publik. Pagu anggaran dari APBD 2021 sebesar Rp900 juta, digelontorkan untuk pengadaan baju dinas 65 anggota dewan itu. 

Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Minta TransJakarta Segera Perbaiki Fasilitas Publik yang Rusak

Merujuk laman LPSE Sumatra Barat, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tender baju dinas ini sebesar Rp908.050.000. Pemenang tendernya adalah CV Bola Dunia Tailor dengan harga negosiasi final sebesar Rp840 juta lebih. Menurut Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, pengadaan baju dinas tersebut, rutin dilakukan setiap tahun.

“Untuk lima stel pakaian, per dewan sekitar Rp 12.573.000. Pengadaan sudah sesuai aturan. Pengadaan tersebut, rutin dilakukan setiap tahunnya. Sama halnya dengan pakaian dinas ASN,” kata Raflis, Senin 23 Agustus 2021.

Anggota DPRD Jakarta Sidak Pasar Tradisional di Jakbar, Temukan Harga Beras Dijual Tak Sesuai HET

Raflis menjelaskan, saat ini anggota dewan sudah bisa melakukan tahapan pengukuran baju dinas tersebut, seiring sudah ada pemenang tander. Sementara untuk bahan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Meski kemudian tidak disebutkan jenis bahannya namun ada spesifikasi yang menjadi patokan. Seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.

“Dasar pengadaan baju tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota DPRD dijelaskan selain tunjangan, anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut setiap tahunnya,” ujar Raflis.

Viral Anggota Dewan Lempar Nasi Kotak Usai Rapat Bahas Gaji Buruh di Kantor DPRD Berujung Ricuh

Raflis menjelaskan, di pasal 12 PP No.18 tahun 2018, jelas diatur bahwa pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun. Kemudian pakaian sipil resmi disediakan satu pasang, dua pasang pakaian sipil lengkap dalam lima tahun dan pakaian dian harian lengan panjang satu pasang dalam setahun dan pakaian pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang.

“Kemudian di Pasal 12 ayat 3, juga menyatakan jika pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip elisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, juga diatur dalam peraturan kepala daerah,” jelasnya.

Selain itu, juga berdasarkan informasi dari laman LPSE, juga ada tender tentang Belanja Pakaian Dinas Harian untuk satuan kerja Biro umum Setda Provinsi Sumatra Barat dengan nilai pagu paket sebesar Rp461 juta lebih. Pemenang tendernya juga CV Bola Dunia Tailor dengan nilai akhir negosiasi sebesar Rp451 juta lebih.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono

Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD Malut, Kompol Sirajuddin Dicopot dari Jabatan Wakapolres Pulau Taliabu

Posisi Wakapolres kini digantikan oleh Kompol Sinar Syamsu dari Itwasda Polda Maluku Utara.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2025