Ketua DPRD Sumbar Rehab Rumah Dinas dengan Angka Fantastis
- U-Report
VIVA - Belum usai heboh soal mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dibeli di masa pandemi COVID-19 belum mereda, kini giliran rumah dinas Ketua DPRD Sumbar Supardi yang mendapat sorotan tajam publik. Rumah dinas yang berlokasi di Jalan Sudirman itu, saat ini dalam tahap renovasi dengan menghabiskan anggaran mencapai Rp5,690 miliar.
Merujuk pada laman http://lpse.sumbarprov.go.id, pagu anggaran rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumbar itu sebanyak Rp7,360 miliar lebih dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6,876 miliar. Pemenang tender ini adalah CV Citra Karya Jaya dengan angka negosiasi Rp5,690 miliar.
Belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi. Namun, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menyebutkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekwan dan Ketua DPRD bahwa, kegiatan tersebut adalah rehab berat bangunan yang berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD.
“Artinya, yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD Sumbar, melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD,” kata Hidayat, Sabtu, 21 Agustus 2021.
Baca juga: Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar, DPRD: Tidak Elok Lagi Pandemi
Hidayat mengatakan kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD tersebut informasinya sejak tahun 2005 belum pernah direhab dan kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu dan kondisi atapnya sudah banyak yang bocor. Selain itu, rehab bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terpapar COVID-9 dan harus menjalani isolasi.
Kemudian, kata Hidayat, juga direncanakan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu (kadang sampai malam) yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumatera Barat yang berasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Kemudian juga, akan diamanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.
“Untuk kondisi rumah dinas yang ditempari Ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu, belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler,” kata Hidayat.
Sementara, lanjut dia, kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor (dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci. "Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD," katanya.
Menurut Hidayat, anggaran sesuai kontrak Rp5,690 miliar (dari pagu anggaran 6,8 M). Dan informasinya, pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.
Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, dan agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan.
Namun demikian, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta dan mendesak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja. Yaitu, bagaimana seefisien mungkin dalam pengunaan anggaran namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100 persen.
"Artinya, anggaran yang tergunakan misalnya cukup 25 persen saja namun, fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100 persen sesuai perencanaan awal. Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100 persen tersebut, kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
