TWK Pegawai KPK Langgar HAM, Amiruddin: Kok Ditanya Urusan Pribadi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, menemukan adanya 11 pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi ASN. Komnas HAM menilai proses penghargaan atas harkat dan martabat seorang tidak berjalan dengan baik.
"Dari sebelas itu sebenarnya kalau kita lihat besaran soalnya itu adalah bagaimana dalam proses ini yang namanya penghargaan pada harkat dan martabat setiap warga negara itu dan proses itu tidak berjalan dengan baik," kata Amiruddin Al Rahab, dalam program Dua Sisi tvOne, Kamis, 19 Agustus 2021
Amiruddin menjelaskan, Komnas HAM melihat ada masalah dalam proses TWK yang berujung pada diberhentikannya sejumlah pegawai. Semestinya dalam pelaksanaan TWK tersebut, penyelenggara lebih memperhatikan norma dan prinsip HAM.
"Dari situ kami lihat bahwa ini prosesnya yang bersoal. Makanya ujung dari proses itu kan diberhentikannya orang dan beberapa pegawai KPK itu," tuturnya.
"Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau kita mau ke depan lebih baik dalam mengelola semua kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi kami dari komnas ham memberi pandangan bahwa semestinya seluruh proses itu memperhatikan norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujar Amiruddin
Pun, ia menekankan, dalam pelaksanaan TWK harus berjalan dengan transparan terkait yang akan menjadi penilaian dalam tes tersebut. Materi tes juga mestinya jelas yang menyangkut tugas pokok dan fungsi bukan pertanyaan yang bersifat pribadi.
"Misalnya tentang perempuan ya. Ini kan pegawai KPK yang dites tentang kemampuan kerja atau bahasa umumnya profesionalitas dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok, kok ditanya soal-soal urusan pribadi yang sangat pribadi begitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa seperti ini tidak boleh terjadi semestinya," lanjutnya
Menurut Amiruddin, tak satupun orang dapat dilanggar haknya. Sebab, hak asasi manusia melekat pada individu masing-masing. Sehingga jika ada yang dilanggar haknya, sebisa mungkin harus dipulihkan.
"Ini bukan soal jumlah orang, konstitusi kita mengatakan hak asasi manusia melekat pada individu. Satu orang saja kalau itu terjadi mesti kita pulihkan haknya," tuturnya
Dia menambahkan, perlunya standar dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
"Oleh karena itu, prinsip hak asasi manusia seperti ini mestinya jadi standar dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Itu konsen besar kami dalam proses ini," kata Amiruddin.
