HUT ke-76, Pimpinan DPD RI Soroti Perlunya Dengar Kritik
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Indonesia diharapkan bisa fokus dalam pembangunan ke depan, apalagi di usia yang kini sudah 76 tahun, bersamaan dengan HUT RI pada 17 Agustus 2021. Yaitu fokus membangun di semua aspek kehidupan, mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, dan tidak lagi fokus pada persoalan-persoalan klasik.
Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, memberikan sejumlah catatan di HUT RI ke-76 Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kedua kalinya, HUT digelar di masa pandemi COVID-19.
"Di awal tahun 2020, COVID-19 terdeteksi pertama kali di bumi pertiwi, pemerintah hadir memberikan keyakinan dan memastikan negara siap menghadapinya dengan mengategorikannya sebagai bencana non alam. Karena memang demikianlah seharusnya negara harus memberi perlindungan, harapan dan rasa aman pada warga negaranya," kata Mahyudin, dalam keterangannya, Selasa 17 Agustus 2021.
Menghadapi pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Terutama pada pencegahan virus ini. Mulai dari imbauan memakai maker, mencuci tangan dan menjaga jarak, hingga soal pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Fokus pemerintah saat ini juga adalah pemenuhan ketersediaan vaksin untuk masyarakat. Di bidang ekonomi dan perlidungan sosial kebijakan hadir dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai variannya.
Dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu, memang akan selalu menghadirkan berbagai kritikan. Juga saran dan masukan dari masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Namun hal itu menurutnya tetap harus didengar, dalam rangka perbaikan ke depannya.
"Tentunya, semua kritikan itu perlu didengar dan diperhatikan sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya," ujar Mahyudin.
Disadari juga, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi saat ini untuk meraup keuntungan pribadi. Melakukan penimbunan berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan rakyat.
"Penjualan masker, tabung oksigen dan obat-obatan dengan harga yang tidak terkendali dan mengutak-atik harga peti mati untuk pemulasaran jenazah korban COVID-19. Di tengah keadaan negara yang sulit, pejabat negara setingkat menteri menjadi terdakwa atas dugaan korupsi bantuan sosial untuk masyarakat," katanya.
Maka kondisi ini harus membuat kita semua, kata Mahyudin, mengingat perjuangan para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Perlu ditumbuhkan kesadaran akan senasib sepenanggungan, memberi energi besar lahirnya jiwa patriot.
Maka yang diperlukan saat kondisi seperti ini adalah kebersamaan dan gotong royong. Ini menjadi senjata ampuh dalam memobilisasi segenap potensi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
"Gotong royong itu intisarinya Pancasila, yang seringkali kita ucapkan dan perdengarkan sebagai warisan luhur bangsa ini dan gotong royong itu yang oleh Bung Karno disebut sebagai pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagian semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong," kata Mahyudin.
Dalam situasi seperti ini, seharusnya Indonesia saling menguatkan, bergandengan tangan, melangkah bersama. Rasa empati dan kasih pada sesama, seharusnya ditumbuhkan dalam situasi bangsa sekarang ini.
"Momentum ini menggugah pribadi kita masihkah gotong royong bersemayam dalam sanubari ataukah hanya tinggal sebagai cerita penghantar tidur anak cucu kita kelak dihari nanti. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah bangsaku. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh," ujar Mahyudin.
Naturalisasi Dikritik Anggota DPR, Kemenhum Justru Sebut Perkuat Prestasi Olahraga
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anita Jacoba Gah kritik naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Kemenhum justru sebut naturalisasi perkuat prestasi olahraga.
