Baju Dinas dari Louis Vuitton, DPRD Kota Tangerang Akan Tinjau Ulang
- VIVA.co.id/Sherly
VIVA – Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyampaikan pihaknya akan melakukan peninjauan ulang terkait dengan penggunaan baju dinas berbahan merek ternama Louis Vuitton. Selain itu, peninjauan ini terkait pengadaan anggaran soal pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021.
"Ya, kita tinjau ulang. Saran ya dibatalkan, tapi ini akan dibicarakan dulu dengan puluhan anggota dewan lainnya," kata Gatot, Selasa, 10 Agustus 2021.
Dia menjelaskan, bila sebetulnya, agenda pengadaan baju dinas anggota dewan sudah menjadi kegiatan rutin satu tahun sekali. Menurut dia, dalam pengadaan anggaran ini, bisa saja dilakukan dari pihak yang mengajukan penawaran.
"Itu kegiatan rutin satu tahun sekali, boleh cek ke DPRD lainnya di provinsi, kota hingga kabupaten. Lalu, kita anggota dewan, tidak pernah menunjuk merek tertentu. Kalau pun itu ada merek-merek tersebut, bisa di tanyakan ke sekretariat, karena itu bisa saja dari orang yang mengajukan penawaran," ujarnya.
Gatot menjawab kritikan sejumlah pihak soal DPRD Kota Tangareng yang dinilai tak memiliki sense of crisis terkait pengadaan barang. Dia menyinggung pengadaan mobil dinas dan pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang memakan anggaran Rp40 miliar.
Lantaran menuai polemik dan masih proses lelang, pengadaan mobil dinas dan pembenahan gedung itu akhirnya dibatalkan.
"Saat itu kita batalkan, melihat situasi pandemi COVID-19. Tapi ini kan ketika menang, baru rame, kita bingung sendiri. Makanya, nanti akan kita tinjau kembali dan saran dibatalkan tapi nanti kita rapatkan dulu," tuturnya.
Sebelumnya, penggunaan bahan pada pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang menuai sorotan. Salah satu alasannya karena menggunakan merek ternama yakni Louis Vuitton.
Selain itu, anggaran untuk pengadaan bahan yang akan dijadikan seragam puluhan anggota dewan pun juga menjadi perbincangan. Anggaran itu naik dua kali lipat dari Rp312,5 juta pada 2020 menjadi Rp675 juta di tahun ini.
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
