Anggaran Baju Dinas DPRD Kota Tangerang dari LV Dinilai Pemborosan
- DPRD Kota Tangerang
VIVA – Keputusan pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang yang menggunakan bahan merek ternama, salah satunya Louis Vuitton, dinilai berpotensi terjadi pemborosan hingga tindak korupsi.
Aktivis Anti Korupsi Tangerang, Aco Ardiansyah mengatakan anggaran Rp675 juta untuk pengadaan bahan baju dinas terlalu besar dan potensi pemborosan anggaran. Apalagi di masa sulit seperti pandemi saat ini. Dimana masyarakat di Tangerang kesulitan korban PHK, sulit mencari kerja, usaha tidak berjalan seperti biasa, penghasilan menurun drastis.
"Mestinya sebagai wakil rakyat harus bisa merasakan penderitaan rakyat. Minimal tunjukan empati yang besar dengan tidak melakukan pemborosan dan menggunakan anggaran untuk hal-hal administratif, formalitas, yang terlalu banyak," kata Aco, Selasa, 10 Agustus 2021.
Terlebih, amanat Preesiden dan Mendagri mengharuskan mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga semestinya para wakil rakyat, bukan menambah anggaran yang bersifat administratif.
"Jangan dulu tambah anggaran yang bersifat adminitratif, tapi harusnya dipangkas 50 persen. Tidak perlu yang terlalu highclass dulu, apalagi masih masa pandemi COVID-19 begini," ujarnya.
Secara teknis, lanjut Aco, pengadaan bahan pakaian dinas menggunakan bahan dari merek ternama itu bisa diganti dengan bahan lokal, meskipun memang sudah disetujui atau jatuh lelang.
"Ya bisa saja (dibatalkan), dia sistemnya lelang, memang kan prosesnya agak rumit kalau pembatalan, tapi ya itu bisa, karenakan tinggal enggak ada pemenang ya sudah, itu tergantung di ULP dengan alasan apa gitu, lebih siasat aja. Apalagi soal perubahan bahan yang diganti dari LV itu ke bahan yang lebih melokal, itu bisa, tergantung dokumen kualifikasi, bahannya apa disusun oleh ULP terkait untuk melakukan penyusunan spesifikasi dan kualifikasi, tinggal di turn down saja," jelasnya.
Lebih jauh, adanya pengadaan dengan merk ternama asal Prancis itu, mungkin ada indikasi tindak korupsi.
"Indikasi bisa aja, banyak variabelnya misal, ini secara sengaja untuk menguntungkan orang tertentu atau kelompok tertentu, atau misalnya dibuat itu untuk menguntungkan orang tertentu. Lalu, bisa ditarik, siapa yang ngotot pengadaan ini siapa, lihatt yang ngajukan penawaran, kita bisa tracking ada berapa banyak orang yang ikut dalam lelang itu, siapa yang ikut penyusunan kualifikasi, apakah ada ciri-ciri menjurus ke perusahaan tertentu, karena penyusunan itu murni internal OPD, jadi kalau misalnya variabel itu ada ya indikasi (korupsi) ada," paparnya
Diketahui, DPRD Kota Tangerang menganggarkan Rp675 juta untuk pengadaam bahan baju dinas, bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
