Baju Dinas DPRD Tangerang dari Louis Vuitton, Anggarannya Fantastis
- VIVA.co.id/Sherly
VIVA – Penggunaan bahan yang akan dijadikan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menjadi sorotan. Sebab, salah satu bahan baju dinas berasal dari merek terkenal, yakni Louis Vuitton.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Hadi Sudibjo mengatakan, ada empat merek pakaian yang akan digunakan sebagai baju dinas pada tahun 2021.
"Ada empat bahan, salah satunya Louis Vuitton," kata Hadi saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Agustus 2021.
Dia menjelaskan, bahan pakaian yang digunakan yaitu Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR). Pun, Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Pakaian yang berasal dari bahan merek ternama itu pun rencananya akan digunakan oleh 50 anggota dewan. Sementara, dana untuk empat merek itu berasal dari anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 yang mencapai Rp675 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan karena pada 2020 anggaran pengadaan bahan pakaian hanya Rp312,5 juta.
Hadi menyampaikan pihaknya sudah mengevaluasi hasil laboratorium yang diserahkan oleh tim pejabat pembuat komitmen (PPK). Menurut dia, hal itu terkait spesifikasi, serta merek bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.
"Hasilnya itu kita evaluasi sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK). Setelah itu, kita akan mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan. Hingga akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, kita serahkan hasil tender itu ke tim PPK," jelas Hadi.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiyono mengklaim tak mengetahui spesifikasi bahan pakaian dinas yang akan digunakan para wakil rakyat.
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu spesifikasi atau bahan pakaian tersebut dan besaran harga bahan pakaian itu," ujar Agus.
Tidak Butuh Tim Transisi, Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi: Buat Apa Sih?
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, memastikan tidak ada tim transisi, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi, tidak ingin menambah banyak orang lagi.
