Netty PKS Minta Pemerintah Pasang Target PPKM Selesai Kapan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher
Sumber :
  • VIVAnews/Muhammad AR

VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar berani menentukan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara terukur. Menurutnya harus ada target yang pasti, sehingga tidak membuat rakyat galau terutama mereka yang penghasilannya berdampak dari kebijakan pembatasan ini.

"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik," kata Netty kepada wartawan, Senin 8 Agustus 2021

Menurut anggota dari Fraksi PKS ini, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik. Sehingga pemerintah dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat. 

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," jelasnya. 

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, lanjut dia, jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat mulai tidak peduli. 

"Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus COVID-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," katanya. 

Netty mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah. Mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3-4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan. 

Data yang diterima Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa-Bali juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian seperti di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, DI Yogyakarta atau pun Banten. 

Swasta Mau Sumbang Tanah Buat Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Usul Fleksibilitas Aturan

Netty juga menyinggung data rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali, yang masih jauh di bawah standar WHO. Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu. 

"Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu  dan itu pun lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai kasus COVID-19 di sana seperti api dalam sekam," ujarnya. 

Rapat Bareng Menkum, Yasonna Singgung soal Titipan RUU dari Pemerintah kepada DPR

Selain itu Netty juga mengingatkan mengenai program vaksinasi, yang menurutnya harus berbasis kesehatan masyarakat. Vaksinasi harus dimaksimalkan agar tujuan mencapai herd immunity segera tercapai.  

"Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin," ujarnya.

Prabowo Sentil Pengusaha: Anda Nikmati Kekayaan, Bayar Pajak yang Baik!
Pidato Kemenangan Donald Trump di Pilpres AS

Elon Musk Dapat 'Jatah' Jabatan dari Donald Trump di Pemerintahan Selanjutnya

Donald Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah. Elon Musk sudah siap untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan Trump.

img_title
VIVA.co.id
13 November 2024