Bima Arya Berharap PPKM di Kota Bogor Turun Level
- Istimewa
VIVA –Â
Wali Kota Bogor Bima Arya berharap ada penurunan status level PPKM di Kota Bogor. Seperti diketahui, Kota Bogor memberlakukan pembatasan sosial PPKM Level pada 3-9 Agustus 2021. Bima berharap ada penurunan jenjang PPKM setelah itu.Â
"Kami menunggu hasil evaluasi PPKM Level 4 di Kota Bogor yang akan diumumkan pemerintah pusat Senin," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya di Kota Bogor, Minggu.
"Kami harapkan statusnya bisa turun dari Level 4 menjadi Level 3. Keputusan ini ada di pemerintah pusat," sambungnya.
Bima menegaskan Pemkot Bogor tidak bisa memutuskan kelanjutan dari kebijakan PPKM, tapi menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat. "Setelah itu, baru Pemkot Bogor bersama Forkopimda melakukan evaluasi, untuk menentukan kebijakan berikutnya," ujar Bima.
Berdasarkan indikator PPKM Darurat dan PPKM Level 4 mulai 3 Juli sampai 8 Agustus 2021 tren penularan COVID-19 di Kota Bogor sudah turun secara siginifikan.
Untuk jumlah aktif harian, kata dia, pada awal Juli lalu, mencapai 600 kasus per hari dan saat ini sudah turun menjadi sekitar 200 kasus per hari.Â
"Pada Sabtu kemarin, ada tambahan 224 kasus baru dan pada Minggu hari ini ada tambahan 118 kasus baru," katanya.
Sebaliknya, tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 juga terus meningkat. Pada Sabtu (7/8) ada 119 kasus positif sembuh, dan pada Minggu hari ini ada 287 kasus positif sembuh.
Kemudian, jumlah kasus aktif atau jumlah kasus positif COVID-19 yang masih sakit, pada awal Juli lalu mencapai sekitar 9.000 kasus, dan pada Minggu hari ini sudah turun menjadi 2.641 kasus.
Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) pasien positif COVID-19 di rumah sakit, pada awal Juli lalu mencapai 82 persen, dan pada Minggu hari ini sudah turun menjadi 45 persen. "Standar batas aman dari Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) adalah 60 persen," katanya.
Bima berharap, dengan indikator yang dicapai Pemerintah Kota Bogor saat ini, ada relaksasi dan penurunan status dari Level 4 menjadi Level 3. (Ant)
Kemendagri Bakal Evaluasi PJ Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
Evaluasi ini dilakukan guna memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan baik kendati belum memiliki pemimpin yang definitif.
