Umat Bahai Terkendala di Pencatatan Kependudukan yang Setara

Zainal juga mengatakan, organisasi Baha`i hanya satu dari enam organisasi lainnya yang dilarang saat itu. Tapi, tidak terkait dengan pemberontakan. "Jadi saya kira, nggak terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta, nggak. Sama sekali tidak," katanya.

Keppres No.264/1962 ini kemudian dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000. Saat itu, presiden yang akrab disapa Gus Dur, juga mencabut Inpres No. 14/1967 tentang larangan tradisi Tionghoa dan Kong Hu Cu.

"Di antara pertimbangannya dianggap, bahwa keputusan presiden yang tahun 1962 itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip demokrasi," kata Zainal.

Pada 2014, keberadaan Baha`i di Indonesia kembali menjadi sorotan media. Saat itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Baha`i merupakan agama yang dilindungi konstitusi.

Kementerian Agama saat itu mengirim surat mengenai kajian terhadap agama Baha`i ke Kemendagri yang menyatakan, agama ini bukanlah sempalan dari agama tertentu. Surat ini menjadi dasar umat Baha`i untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam memperoleh layanan kependudukan.

Kini, agama Baha`i kembali menjadi polemik di tengah masyarakat. Tapi sampai kapan polemik mengenai agama minoritas akan terus berlangsung?

"Ya, itu sama dengan mempertanyakan, kapan masyarakat kita dewasa? Ini kita di ambang pada tahap memahami dan mempraktikkan agama secara superficial, tidak substansial. Substansial artinya melindungi yang lemah, toleran, berjiwa pluralis, ya bisa unity in diversity," kata Amanah Nurish.

Bagaimanapun, umat Baha`i lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara "kita duduk bersama, dialog cari solusi".

"Walau dengan berbagai permasalahan yang dihadapi komunitas Baha`i, namun sesuai visi dan misi Baha`i untuk memajukan persatuan dan kesatuan umat manusia. Di mana pun orang Baha`i berada, kami tidak putus asa dan tidak hanya berfokus pada kendala yang ada," kata Riaz Muzaffar.