Ombudsman Wanti-wanti Jangan Sampai Muncul Klaster Vaksinasi
- ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
VIVA – Pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Presisi digelar di Polri GOR di Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa 3 Agustus 2021. Menjadi sorotan publik, karena terjadi kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dan berakhir kericuhan.
Sorotan tersebut, datang Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. Ia mengatakan vaksinasi massal ini, harus menjadi penekan penyebaran COVID-19. Namun, bila dilakukan tidak tertib mengakibatkan melanggar protokol kehatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran.
“Saya melihat, itu terlalu ramai. Artinya ini penumpukan massa sangat padat. Tidak teratur, desak-desakan, dan tidak teratur jaraknya. Saya khawatir ini akan menjadi klaster baru," sebut Abyadi kepada wartawan di Medan, Kamis 5 Agustus 2021.
Abyadi menilai pelaksanaan vaksinasi massal ini digelar polri, seharusnya dilakukan dengan tertib. Karena, polisi memiliki kekuatan untuk menciptakan situasi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat kepada masyarakat.
"Nah, yang saya heran, ini diselenggarakan oleh kepolisian. Acara vaksinasi kepolisian ini kan harusnya tertib,” jelas Abyadi.
Abyadi mempertanyakan bagaimana manajemen pelaksanaan massal itu, dilakukan panitia tersebut. Apa lagi, jumlah masyarakat yang hadir dan mengantri lebih banyak dari total dosis vaksin disediakan.
Begitu juga, bila melihat situasi di lapangan. Harusnya, polisi bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan vaksinasi masal. Sehingga bisa membuat langkah antisipasi.
“Ini menjadi pertanyaan kita dari Ombudsman. Saya jadi heran, Pak Kapolda kenapa bisa kebobolan,” tutur Abyadi.
Dengan berbagai kondisi di lapangan, Ombudsman menilai Polda Sumut tidak memiliki persiapan yang matang. Abyadi pun, menyesalkan kejadian vaksinasi masal yang berujung kericuhan itu.
“Mestinya, ketika pihak kepolisian yang menyelenggarakan ini lebih baik. Bahwa, apapun alasannya, harus dipersiapkan dengan matang,” jelas Abyadi.
Abyadi mengungkapkan Polda Sumut harus melakukan evaluasi panitia pelaksanaan vaksin massal itu. Kedepannya, vaksinasi massal bisa dilakukan di Polsek-polsek dijajaran Polrestabes Medan. Sehingga tidak terjadi kerumunan seperti di GOR milik Pemerintah Provinsi Sumut itu.
“Saya tidak menyangka, pihak kepolisian bisa menyelenggarakan acara yang justru berpotensi menyebabkan potensi klaster baru,” kata Abyadi.
Sebelumnya, Gebyar Vaksin Presisi, berakhir ricuh. Karena, masyarakat yang akan menjalani vaksinasi massal COVID-19 tersebut, saling berdesakan hingga dilaporkan ada yang pingsan.
Vaksinasi massal dilaksanakan di wilayah hukum Polrestabes Medan, juga menimbulkan kerumunan orang dan tanpa mengatur jarak. Situasi ricuh ini, membuat petugas kepolisian kewalahan untuk mengatur warga sudah menunggu lama di luar GOR sejak pagi hingga sore harinya.
Ribuan masyarakat sudah menunggu lama, kesal karena vaksinasi digelar oleh pihak kepolisian dinyatakan sudah habis.
Pemerintah Kalimantan Timur Gandeng Malaysia Buat Kendalikan Dengue
Menurut studi yang dimuat dalam The New England Journal of Medicine, vaksin DBD dapat mencegah infeksi demam berdarah hingga 80,2 persen.
