Kapolda Papua Minta Kasus Pembakaran Polsek Diselesaikan Secara Adat
- VIVA/Aman Hasibuan
VIVA – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakiri meninjau Kantor Mapolsek Nimboran yang dibakar massa Senin. Aksi pembakaran Polsek Nimboran itu dipicu penembakan warga yang melakukan keributan dan pemalakan di wilayah setempat.
Usai meninjau gedung mapolsek yang terbakar tersebut, Kapolda melakukan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan keluarga korban di Aula Kantor Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua.
Dalam pertemuan ini, sejumlah tokoh adat, masyarakat, tokoh agama menyampaikan keluhan dan masukan pada Kapolda guna menyelesaikan masalah tersebut. Dimana warga pun mengatakan bahwa pembakaran Mapolsek Nimboran dilakukan karena kekecewaan atas kinerja aparat kepolisian.
“Hari ini memang saya hadir di Polsek Nimboran untuk mendegar langsung dari warga terkait kasus pembakaran yang dilakukan oleh warga yang dipengaruhi hingga polisi lakukan tindakan penembakan peringatan, yang menyebabkan korban luka,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakiri, Selasa, 3 Agustus 2021.
Dampak dari penembakan ini, jelas Kapolda, menyebabkan reaksi kemarahan dari keluarga korban sehingga terbakar kantor polsek tersebut. “Pembakaran kantor polsek oleh warga ini sangat disesalkan tokoh-tokoh adat, agama dan pemerintah karena menurut mereka sejak ada polsek di tempat ini belum pernah terjadi keributan sampai pada pembakaran,” ujar Fakiri.
Ia menyebutkan, pembakaran kantor polsek ini, akan menjadi evaluasi menyeluruh bagi Kepolisian dalam pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Kapolres setempat harus melakukan evaluasi pada anggotanya semua jajaran polsek termasuk prosedur penanganan kejadian kemarin.
“Jadi nanti propam akan memberikan asistensi apa tindakan itu sudah sesuai prosedur atau tidak? Bahkan anggota yang melakukan penembakan ini kita akan proses, termasuk pelaku pembakaran” katanya.
Kapolda juga memerintahkan kepada Kapolres Jayapura agar permasalahan ini segera diselesaikan secara adat budaya. “Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan prosesnya secara budaya, karena penyelesaian masalah di Papua ini masih kental dengan budaya,” tutur Fakiri.
Sementara itu, salah satu keluarga korban, Maria Yewi dalam pertemuan mengatakan bahwa pembakaran Mapolsek Nimboran dilakukan karena kekecewaan atas kinerja aparat kepolisian.
Maria Yewi mengaku, pasca penembakan terhadap korban bernama Fredrik Sem, pihak keluarga mendatangi polsek untuk melaporkan kejadian penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap adiknya. Namun saat sampai di mapolsek tidak ada anggota ditemukan disana.
"Saat keluarga mau menyampaikan pengaduan soal adik kami yang ditembak, kami tidak temukan ada anggota di kantor polisi, kami mau mengadu sama siapa? Akhirnya dengan kekecewaan itu, maka kantor polisi dibakar," jelasnya.
Ia mewakili keluarga meminta agar kasus ini dilihat secara baik karena pembakaran kantor polsek itu, ada sebab-akibat. “Kami keluarga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini. Semua ini terjadi karena ada sebab akibat,"ujarnya.
Ditempat yang sama Kapolres Jayapura, AKBP Frederickus Maclarimboen dengan tegas membantah pernyataan keluarga korban tersebut. Kapolres menyatakan anggotanya terpaksa melepas tembakan karena terancam dan diserang oleh korban menggunakan alat tajam.
“Saya jelaskan anggota saya pada saat kejadian melepas tembakan karena ada upaya dari korban untuk menyerang anggota yang saat itu datang ingin membubarkan pemalakan. Anggota kami ini diancam dan dikejar korban dengan benda tajam,”ucap Kapolres.
Kapolres menyebutkan, pada saat kejadian, anggotanya tidak menggunakan peluru tajam untuk menembak korban, tetapi dengan peluru karet. “Anggota keluarkan tembakan peringatan dengan peluru karet ke tanah, tetapi peluru memantuk kena korban.
“Saya sampaikan ya, korban ditembak dengan peluru karet, bukan peluru tajam. Kalau peluru tajam mengenai kepala korban, pasti korban tidak selamat,” jelasnya.
Dikatakan dia, akibat pebakaran Mapolsek Nimboran, terdapat 1 senjata api dan 10 unit motor yang ikut terbakar yakni 3 motor milik anggota, 1 unit milik warga dan 6 unit lainnya adalah barang bukti.
