Akhirnya, Jaksa Jebloskan Pinangki ke Lapas Tangerang
- ANTARA FOTO
VIVA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana kasus korupsi suap dari pengusaha Djoko Tjandra akhirnya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten untuk menjalani masa hukuman penjara selama empat tahun dan hukuman kurungan selama enam bulan.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budi Santoso mengatakan jaksa eksekutor telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Februari 2021, juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 14 Juni 2021 terhadap Pinangki.
“Jaksa eksekutor melakukan eksekusi terhadap Pinangki Sirna Malasari yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” kata Riono melalui keterangannya pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Dalam amar putusannya, kata dia, Pinangki dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu-Primair dan Ketiga-Primair. Sehingga, majelis membebaskan Pinangki dari Dakwaan Kesatu-Primair dan Ketiga- Primair,” ujarnya.
Namun, Riono mengatakan Pinangki dinyatakan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu-Subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga-Subsidiair.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,” ujarnya.
Baca juga: Kajari Jakpus: Pinangki di Rutan, Tak Perlu Dicari Lagi Keberadaannya
UU Kejaksaan Tuai Polemik, Imunitas Jaksa Disorot
Pasal 8 Ayat 5 dalam UU Kejaksaan menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung.
