Saran Farah DPR Usai Kejadian Prajurit TNI AU Aniaya Warga Papua
- Istimewa
VIVA – Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Puteri Nahlia berharap peristiwa injak kepala warga Papua oleh prajurit TNI AU tidak terulang lagi. Video tersebut sempat viral di media sosial. Farah mengatakan, harusnya peristiwa ini tidak terjadi mengingat tugas utama TNI adalah menegakkan kedaulatan rakyat.
Diketahui, atas kejadian ini Panglima TNI telah memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) J.A. Dimara Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud J.A. Dimara.
"Saya menilai sikap Panglima TNI yang memproses secara administrasi terhadap pelaku dan komandan di lapangan adalah langkah yang baik dan tegas. Namun, penting untuk mengungkap masalah ini secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya rasa keadilan," ujar Farah, Kamis, 29 Juli 2021.
Anak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini menambahkan, insiden ini berpotensi menciderai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan kedamaian di daerah Papua akibat aksi tersebut.
"Diperlukan dialog publik yang lebih dan aksi solidaritas lapangan antar otoritas dengan masyarakat Papua untuk memperbaiki dan mempertahankan "hearts and minds" masyarakat lokal," kata dia
Dengan kejadian ini, Farah mendorong kepada TNI beberapa hal di antaranya melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel supaya masalah yang ada dapat lebih jelas dan meminimalisir hoaks yang memperkeruh situasi
Selain itu, proses hukum pelaku jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa hukum berkeadilan dan tidak tebang pilih," ucap Farah.
Lanjut Farah perlu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat yang lebih baik dan humanis. Ketegasan yang dimiliki segenap prajurit TNI harus dijalankan secara profesional dan proporsional.
Dia berharap kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari, karena hal itu akan menambah masalah penyelesaian konflik Papua secara damai terganjal dan berpotensi semakin memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia.
"Jika hal seperti ini terjadi lagi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik (public trust) terhadap TNI menurun dan semakin berjarak dengan masyarakat. Selain itu juga, perjuangan Indonesia mempertahankan Papua di level internasional juga berpotensi akan terganggu.
Terakhir, pinta Farah, masyarakat harus tetap tenang dan bisa melihat kasus ini secara objektif. Jangan mudah terpancing atau terprovokasi, yang justru dapat memecah belah satu sama lain.
"Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi dan melakukan pengecekan kembali atas berita-berita yang tersebar untuk meminimalisir hoaks," jelas dia.
Pelanggaran HAM di Papua, Sebuah Luka yang Menuntut Keadilan
Pelanggaran HAM di Papua adalah luka menganga yang menuntut keadilan.
