Demokrat: Luhut Tak Perlu Reaktif Soal Pernyataan SBY Tahun 2018
- VIVA/Wilibrodus
VIVA – Partai Demokrat angkat bicara mengenai sindiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.Â
Dalam sebuah acara, Luhut menyindir SBY yang kerap melontarkan kritik tajam, Luhut meminta agar SBY meniru Presiden ketiga RI B.J Habibie dalam menyampaikan kritik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Luhut untuk tidak perlu reaktif menanggapi Pernyataan SBY tersebut. Sebab, pernyataan SBY yang meminta Pemerintah untuk tidak menakut-nakuti masyarakat itu dibuat di awal 2018.
"Intinya, ketika itu Bapak SBY mengingatkan kalau kekuasaan yang dimiliki, bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebaliknya, Bapak SBY meminta pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat secara baik. Apabila terdapat suatu kekeliruan dari masyarakat saat mengkritik pemerintah, Pak SBY menyarankan pemerintah harus mengayomi masyarakat secara baik," kata Herzaky, saat dikonfirmasi, Rabu 28 Juli 2021
Partai Demokrat mengaku heran mengapa pernyataan SBY pada 2018 kembali ramai dibahas di tahun ini. "Karena itu, kami kaget kenapa dibahas lagi seolah-olah bicara sekarang. Jadi, tidak nyambung sebenarnya kalau mendadak ada yang masih membahas statemen Bapak SBY di tahun 2018, apalagi merasa tersinggung," ujar Herzaky.
Baca Juga:Â Sadis, Ketua MUI Labura Tewas Dibacok Kondisinya Mengenaskan
Herzaky mengatakan, jika memang masyarakat menilai pernyataan SBY pada 2018 itu masih relevan dengan kondisi saat ini, itu merupakan hak masyarakat. Tetapi Demokrat mengatakan, saat ini SBY tidak mengeluarkan pernyataan itu.Â
"Kalau memang publik merasa ucapan Bapak SBY masih relevan sampai dengan sekarang, silahkan saja. Itu hak publik. Hanya, Bapak SBY tidak mengeluarkan statemen itu akhir-akhir ini. Adanya di Maret 2018. Jadi, kami tidak perlu menanggapi balik kalau ada pejabat pemerintah yang terkesan reaktif merespons statemen lama Bapak SBY itu," ujarnya.
Herzaky mengatakan, saat ini kondisi Indonesia tengah dalam keadaan yang sulit menghadapi Pandemi COVID-19. Maka dari itu, saat ini fokus demokrat adalah untuk bersama-sama mengatasi pandemi dan menyelamatkan rakyat.Â
"Lebih baik kita fokus saja bantu dan perjuangkan nasib rakyat yang sedang susah karena pandemi COVID-19 saat ini," ujarnya.
Wajib Pajak Kritik Coretax yang Bermasalah, DJP: Mohon Maaf, Kami Berupaya Memperbaiki
Sistem pajak canggih milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax yang baru diimplementasikan pada 1 Januari 2025 mendapat kritikan dari wajib pajak.
