PPKM Darurat Diperpanjang, Risma: Pemerintah Kasih Bantuan Beras
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini alias Risma mengatakan bahwa Pemerintah terpaksa memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat karena penularan COVID-19 di Indonesia semakin tak terkendali. Politikus PDI Perjuangan itu meminta masyarakat memaklumi itu.
Risma mengatakan, COVID-19 tidak terkendali bisa dilihat dari makin banyaknya masyarakat yang terpapar dan over kapasitasnya rumah sakit-rumah sakit karena membeludaknya pasien COVID-19. Tidak hanya itu, ada dampak-dampak panjang lain harus diterima masyarakat karena tidak terkendalinya virus tersebut.
"Risikonya sangat berat untuk siapa saja. Karena kalau sampai menimbulkan kematian, maka kemudian yang terjadi ada anak yatim, ada kepala keluarga yang harus cari nafkah tidak ada," kata Risma di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 20 Juli 2021.
Baca juga: Tawuran Antar Geng Pecah di Pasar Manggis Jaksel, 2 Orang Diciduk
Atas alasan itulah Risma mengatakan, Pemerintah terpaksa memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021. Kendati begitu, mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat selama masa PPKM Darurat.
Sebagian bansos sudah disalurkan. Bantuan itu, kata Risma, berupa bantuan sosial tunai atau BST yang akan disalurkan kepada 10 juta penerima manfaat masing-masing Rp300 ribu, bantuan pangan nontunai atau BPNT atau kartu sembako kepada 18,8 juta masing-masing senilai Rp200 ribu, dan program keluarga harapan atau PKH kepada 10 juta keluarga.
Masing-masing keluarga penerima bansos tersebut juga akan dibagikan beras 10 kilogram. “Dalam rangka juga mengatasi pandemi ini karena ada program PPKM tadi, maka Pemerintah kemudian memberikan bantuan beras," ujar Risma.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras isi 5 kilogram ke masing-masing daerah sebanyak tiga ribu bungkus. Bantuan ini disasarkan ke warung-warung, pekerja seperti tukang ojek yang pendapatannya berkurang karena pandemi.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
