Dukung Pembatalan Vaksin Berbayar, DPR Minta PMK Segera Direvisi
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya membatalkan vaksin COVID-19 berbayar individu. Saleh menilai Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang karena itu tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menilai agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 19 tahun 2021 sesuai arahan Presiden. Sebab, PMK tersebut mengatur aturan terkait vaksinasi Gotong Royong individu berbayar.
Menurut Saleh, vaksin Gotong Royong awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Jika program tersebut akan dilanjutkan, maka PMK harus segera direvisi. Harus pula dipastikan penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per-orang, tapi kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.
"Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu, dan perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur, selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," ujar politikus PAN itu.
Saleh menambahkan percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan, karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama sementara itu varian-varian baru COVID-19 semakin berkembang.
Indonesia, lanjutnya, harus bekerja keras karena ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi karena target memvaksin 181,5 juta warga, tidak mudah sehingga semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah.
Selain itu dia mengajak masyarakat perlu mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi termasuk tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam dan juga beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Tentu disebutkan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima masukan dari banyak pihak.
Diketahui rencana penjualan vaksin berbayar di tengah masih banyaknya warga yang belum divaksin sempat disorot publik.
"Setelah mendapatkan masukan dan respons masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Jumat, 16 Juli 2021.
Oleh karena itu Pramono mengatakan seluruh vaksinasi akan digratiskan bagi seluruh masyarakat mengikuti mekanisme yang sudah berjalan saat ini. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan Bapak Presiden sebelumnya," ujarnya.
