Burhanuddin Soroti Kekacauan Komunikasi Pemerintah soal PPKM Darurat
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, ada kekacauan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Terutama terkait polemik mengenai perpanjangan pelaksanaan PPKM Darurat.
Dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne bertajuk 'Debat Perpanjangan PPKM Darurat', Burhanuddin mengatakan seringkali masyarakat direpotkan dengan pola komunikasi pemerintah.
"Dalam beberapa hal kalau kita lihat sering kali publik direpotkan oleh sisi komunikasi pemerintah yang tidak satu komando. Ada banyak pembicaraan yang tidak perlu yang membuat publik jadi makin pusing dalam memahami pesan apa yang mau diambil pemerintah," jelas Burhanuddin, dalam dialog tvOne tersebut, Sabtu 17 Juli 2021.
Baca juga: Ali Ngabalin: Soal PPKM Darurat Diumumkan Presiden Tanggal 20 Juli
Masalah PPKM Darurat, menurutnya adalah soal penting yang mesti disampaikan dengan satu pemahaman. Karena soal ini juga berdampak pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Seperti yang dia tangkap, apa yang disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam acara yang sama, mengindikasikan belum ada putusan final. Sementara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sudah menyebut PPKM Darurat akan diperpanjang.
"Menurut saya ini salah satu bentuk kekacauan informasi juga yang harus dibenahi pemerintah. Salah satu kriteria penting dalam komunikasi dan manajemen krisis adalah adanya kesatuan komando, adanya konsistensi pesan," jelasnya.
Harus ada satu orang yang khusus ditugaskan, untuk menyampaikan pesan atau keputusan pemerintah. Menurutnya, tidak justru oleh menteri per menteri atau pejabat lainnya. Sehingga publik mendapatkan kepastian, bukan informasi yang membingungkan.
"Menurut saya ke depan harus dibenahi siapa yang boleh berbicara dalam mengambil keputusan sepenting ini," katanya.
Karena implikasi dari keputusan pemerintah adalah masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap. Yang penghasilannya terhambat karena kebijakan PPKM Darurat ini, efeknya ke mereka sangat besar. Untuk itu, perlu ada informasi yang jelas dari pemerintah, tidak simpang siur.
"Kalau misalnya pemerintah belum mengambil keputusan final, sebaiknya jangan diumumkan dulu apalagi tadi disebutkan ada banyak tahapapan-tahapan yang mau diambil pemerintah sebelum mengambil keputusan," katanya.
Maka tidak ada salahnya, jika komunikasi pemerintah ke publik diubah, agar satu pintu dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Burhanuddin bahkan menilai, bila perlu cukup Presiden Jokowi yang menyampaikan seperti keputusan mengenai PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.
"Termasuk soal perpanjangan PPKM Darurat seharusnya pemerintah memberi delegasi pada satu orang, bahkan Presiden langsung yang memberi semacam pesan atau keputusan terkait perpanjangan PPKM Darurat, tidak menteri per menteri atau pejabat satu atau pejabat lainnya," jelasnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
