Ali Ngabalin: Soal PPKM Darurat Diumumkan Presiden Tanggal 20 Juli
- tvOne
VIVA – Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, keputusan resmi pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2021 mendatang.
Atau tepat dihari terakhir masa PPKM Darurat yang awalnya dijadwalkan 3-20 Juli 2021 untuk Jawa-Bali. Itu dikatakan Ali Mochtar Ngabalin, dalam dialog Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne bertajuk 'Debat Perpanjangan PPKM Darurat'.
"Tidak ada kekacauan komunikasi terkait dengan keputusan. Karena tanggal keputusan itu nanti diambil secara resmi oleh Presiden RI Ir H.Joko Widodo, pada tanggal 20 mendatang," kata Ali Mochtar Ngabalin, Sabtu 17 Juli 2021.
Dia menjelaskan, kajian-kajian dan analisa tentu harus dilakukan oleh pemerintah sebelum mengambil sebuah keputusan. Terutama terkait dengan PPKM Darurat yang akan berakhir tiga hari lagi.
Maka jelas Ali Ngabalin, dua hal yang dilakukan sebelum Presiden Jokowi mengumumkan, adalah pertama melihat data selama PPKM Darurat, yakni dari tanggal 3 Juli lalu.
"Kemudian kedua, tentu sebagai Kepala Negara beliau akan mengumpulkan semua pihak-pihak yang memiliki kompetensi termasuk di dalamnya adalah para ahli epidemiologi. Supaya apa, supaya keputusan yang dilakukan pemerintah ini mengerti aksi terhadap apa yang harus dan hendak dilakukan pemerintah," jelasnya.
Perpanjangan PPKM Darurat, sebelumnya disampaikan oleh Meko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Bahwa perpanjangan akan dilakukan hingga akhir Juli ini.
"Akan (yang disampaikan Menko Muhadjir). Tetapi kan dari dua data yang tadi saya sebutkan. Ini keputusan bukan keputusan main-main, ini keputusan penting bagi kepentingan bangsa kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dan keputusan penting, masalah nyawa dan keselamatan rakyat Indonesia," katanya.
Untuk itu, ia meminta agar masyarakat sabar untuk menunggu pengumuman final oleh Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan Menko Muhadjir, menurutnya bukan kekacauan komunikasi pemerintah.
Dia meminta, agar masyarakat tetap tenang dan tidak gelisah terkait apa yang akan dilakukan pemeritah ke depannya.
"Dialog kita ini untuk bisa menyampaikan kepada suluruh masyarakat yang menyaksikan tvOne, agar tetap tenang, tetap stabil, jangan panik, karena kita sedang berperang. Supaya orang juga memerima informasi dengan teduh," katanya.
