Ekonom Indef Sebut Vaksin Berbayar Sangat Dibutuhkan
- VIVA/Sherly
VIVA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo menyatakan sangat setuju dengan keputusan pemerintah yang membuat opsi vaksin berbayar. Ia mengatakan, konsep vaksin berbayar ini sempat juga ia usulkan pada akhir 2020 lalu.
"Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Apakah perusahaan yang membayar, dikenal dengan vaksin gotong royong, atau individu yang membayar, dikenal sebagai vaksin mandiri, keduanya sangat kita butuhkan," kata Dradjad, dalam keterangannya, Senin 12 Juli 2021.
Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, tahun lalu dia mengusulkan dengan istilah vaksin bisnis. Tapi saat itu ia mengusulkan agar vaksin berbayar yang digunakan adalah Pfizer dan Moderna, bukan COVAC karena menurutnya tidak etis.
Baca juga: Jokowi Akan Bagi-bagi Paket Obat COVID-19 bagi Warga Kurang Mampu
Kenapa vaksin berbayar sangat dibutuhkan, menurut Dradjad, karena untuk memperluas cakupan dari vaksinasi. Masyarakat yang mampu membayar, bisa menggunakan cara seperti ini sehingga cakupan orang yang sudah mendapatkan vaksin, lebih cepat dan luas.
"Kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai. Tujuannya agar rakyat bisa beraktifitas normal sesegera mungkin. Lihat saja AS dan Inggris yang cakupan vaksinasi COVID-19 nya sudah tinggi. Aktifitas di sana relatif pulih. Orang bisa nonton bola di Wembley," ujarnya.
Vaksin berbayar, menurut Dradjad, juga sebagai cara negara karena fiskal yang relatif terbatas. Maka bagi mereka yang mampu, bisa membeli vaksin ini.
"Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga. Negara membayari rakyat yang kurang mampu," lanjutnya.
Dia menegaskan, jika vaksinasi ini cakupannya semakin meluas maka akan berdampak pada ekonomi. Kepercayaan konsumen dan bisnis perlahan akan pulih. Maka tujuannya adalah konsumsi rumah tangga bergeliat kembali, investasi bisa pulih dan Indonesia kembali pada pertumbuhan yang positif.
"Jadi saran saya, Kimia Farma dan BUMN Farmasi yang lain maju terus saja dengan vaksinasi berbayar. Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik," katanya.
Bio Farma Raih Kontrak Ekspor Vaksin Rp 1,4 Triliun, Erick Thohir Dorong Produksi
Menteri BUMN, Erick Thohir mengumumkan, PT Bio Farma (Persero) telah meneken kontrak ekspor vaksin dengan nilai mencapai sebesar Rp 1,4 triliun ke sejumlah negara di 2025
