COVID-19 Melonjak, Demokrat: Wajar AHY dan Ibas Kritik Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Partai Demokrat menyayangkan sikap pendukung pemerintah yang bertolak belakang dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi sendiri beberapa waktu lalu menyatakan di negara demokratis kritik itu boleh saja.

Nasdem Terbuka jika Jokowi Ingin Gabung Usai Dipecat PDIP

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan saat ini para pendukung pemerintah sangat reaktif ketika dikritik dan mengalihkan perbincangan, bahkan menyerang pihak-pihak yang memberikan masukan dan kritikan.

"Demokrat selalu menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak terdengar atau didengarkan oleh pemerintah. Kalau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maupun para kader Partai Demokrat kemudian memberikan kritik keras pemerintah terkait penanganan COVID-19, itu kan wajar-wajar saja. Kami punya keprihatinan atas situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," kata Herzaky, di Jakarta, Jumat 9 Juli 2021.

Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi

Herzaky juga menyampaikan kekecewaan Partai Demokrat ketika kadernya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan Interupsi pada saat rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa 6 Juli 2021. 

Demokrat kecewa karena ketika kritik ingin disampaikan melalui ruang sidang di Parlemen, tetapi justru tak diberi kesempatan. 

Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran

"Jadi, janganlah bahas-bahas ayo suarakan di parlemen, di ruang sidang. Tapi, begitu mau bicara, jangankan beradu argumen, kesempatan bicara pun tidak diberikan sama sekali," ujarnya.

Herzaky mengatakan, kader Demokrat juga sudah bergerak di lapangan untuk membantu rakyat secara langsung. Tapi, tentu rakyat akan lebih terbantu kalau teman-teman yang di dalam pemerintahan bekerja lebih optimal, tepat sasaran dan lebih cepat bekerjanya.

"Kami yang di luar pemerintahan pun sudah mendukung penuh penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah dengan menyetujui Perppu No.1 Tahun 2020, dan UU No.2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Banyak sekali keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan," ujarnya.

Demokrat meminta pendukung pemerintah, terutama yang ada di parlemen, lebih baik untuk fokus pada nyawa rakyat dan membantu presiden, agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Jangan alihkan persoalan. 

"Pastikan agar Negara hadir dan bisa melayani masyarakat, agar korban meninggal akibat COVID-19 tidak semakin melonjak," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya