PB HMI Dukung Ketegasan Pemerintah Terapkan PPKM Darurat
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA - Pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Sabtu, 3 Juli 2021, sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang untuk wilayah Jawa dan Bali.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Raihan Ariatama, mendukung ketegasan pemerintah dalam penerapan kebijakan PPKM Darurat. Menurutnya, PPKM Darurat adalah strategi tepat untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin banyak menelan korban jiwa.
"Ini adalah kondisi darurat yang harus direspons dengan ketegasan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat untuk menyelamatkan lebih banyak kehidupan dari ancaman COVID-19," kata Raihan di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.
Selain itu, Raihan juga meminta pemerintah menjaga daya beli dan perekonomian masyarakat yang terdampak karena PPKM Darurat.
"PB HMI meminta bantuan sosial benar-benar tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Negara harus terdepan dalam melindungi rakyatnya dalam kondisi yang sulit ini," kata Raihan.
Baca juga: PPKM Darurat, Jokowi: Saya Minta Seluruh Rakyat Tetap Tenang
Presiden Jokowi pada Kamis, 1 Juli 2021, mengumumkan PPKM Darurat menyusul makin meningkatkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dan merebaknya varian baru Corona Delta.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana disiarkan via YouTube Sekretariat Presiden.
Pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Pengaturan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
