TKA Masuk Saat PPKM Darurat, Politisi Partai Demokrat Kritik
- tvOne
VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, yang dinilai belum maksimal penerapannya. Sebab, di sisi lain justru pemerintah mengizinkan tenaga kerja asing asal China masuk.
"PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem," kata Irwan kepada wartawan, Senin 5 Juli 2021
Irwan menjelaskan mengapa dia menyebut PPKM Darurat melempem. Karena menurutnya pemerintah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini.Â
Baca juga:Â Bobby Nasution Tunda Pembelajaran Tatap Muka di Medan
Saat ini, kata Irwan masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh. Tapi pemerintah gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.
"Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi," kata Irwan.
Dia menambahkan, kalau ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil, rakyat harus dibuat percaya dan menuruti aturan pemerintah. Konkritnya, kata Irwan, tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian pemerintah fokus laksanakan distribusi vaksin dan testing, tracing dan treatment atau 3T yang massif.
"Mau ngomong apa lagi memang dasarnya pemerintah ini sudah kalah lawan pandemi COVID-19. Jujur saja, sistem kesehatan yang dibangun pemerintah kalah laju dengan penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut Irwan, sekarang saatnya Presiden Joko Widodo untuk satukan semua potensi anak bangsa, jangan hanya mengandalkan pembantunya di kabinet. Irwan menilai Presiden perlu memanggil putra-putra terbaik bangsa lainnya untuk memberikan suara, pikiran dan tindakan terbaik mengatasi pandemi.Â
"Termasuk juga dari pihak oposisi. Dalam situasi ini keselamatan rakyat yang utama. Tidak ada salahnya meminta pendapat dan pikiran terbaik termasuk dari bapak SBY. Saya yakin kita semua sama semangat dan tujuannya bagaimana agar bangsa ini bisa selamat lewati pandemi COVID-19," ujarnya.
Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.
