Kapolda Papua: Kasus Yalimo Berpotensi Meluas Jadi ‘Perang Suku’
- ANTARA
VIVA – Kepala Polda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan bahwa aparatnya memerlukan penanganan khusus dalam kasus di Yalimo sejak Selasa, 29 Juni 2021, karena berpotensi menjadi "perang suku".
Penanganan khusus itu perlu dilakukan guna menghindari terjadinya "perang suku" mengingat massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Erdi Dabi-Jhon Wilil kecewa dan tidak menyangka hasil putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi para pendukung itu dilakukan secara spontan sesaat setelah MK memutuskan mendiskualifikasi calonnya sehingga Polda Papua berhati-hati dalam menangani kasus, kata Fakhiri seusai syukuran HUT ke-75 Bhayangkara di Jayapura, Kamis.
Berdasarkan laporan yang diterima, awalnya para pendukung menonton jalannya sidang di Elelim dan setelah mendengar hasil putusan, massa langsung melakukan aksi pembakaran sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Massa juga memblokadi sepanjang jalan menuju Wamena serta sempat membakar jembatan namun cepat dipadamkan.
Ada kesalahan prediksi yang dibuat Polres Yalimo karena aparat keamanan sebelumnya meyakini pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil akan menang di MK sehingga tidak akan ada reaksi berlebihan dari pendukungnya.
"Kapolres percaya tidak akan ada masalah sehingga mengembalikan BKO yang ada di Yalimo hingga personel TNI/Polri di kabupaten ini hanya 103 personel, 40 personel di antaranya adalah anggota Polres Yalimo," kata Irjen Pol. Fakhiri.
Ditambah, sejak Rabu, Polda Papua sudah menambah pasukan Brimob ke Elelim guna membantu mengamankan wilayah itu.
Bahkan dalam waktu dekat, Fakhiri bersama Pangdam XVII/Cenderawasih akan ke Elelim untuk bertemu langsung dengan masyarakat bersama para kandidat.
Pilkada Kabupaten Yalimo diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil dan Lakius Peyon-Nahum Mabel. (ant)
Pengacara Tak Terima Gubernur Bengkulu Diproses KPK saat Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024
Ditegaskan bahwa sikap KPK tendensius. Sebab, sikap pengusutan dilakukan ketika tak lama lagi waktu pencoblosan Pilkada 2024.
