PAN Minta Dijelaskan PPKM Darurat dan Bedanya Dengan Sekarang

VIVA – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay angkat bicara terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, yang akan diterapkan pemerintah. Saleh mengaku masih menunggu penjelasannya.

Saleh mengatakan, pemerintah perlu memberi definisi yang jelas mengenai PPKM Darurat ini. Juga harus ada kepastian bahwa ini dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Sebab jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM Mikro yang tengah berjalan saat ini. 

"Apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh, Rabu 30 Juni 2021.

Baca juga: Annisa Pohan Positif COVID-19, AHY Turut Jalani Isolasi Mandiri

Mantan Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu juga mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown total atau setidaknya lockdown akhir pekan. Padahal, langkah itu bisa menurutnya bisa dikombinasikan.

Jelas dia, seperti pada hari-hari kerja diterapkan PPKM darurat. Sementara lockdown diberlakukan di akhir pekan, sehingga pergerakan masyarakat terbatas. Saleh memprediksi jika ini diterapkan, akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus COVID-19.

"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," jelasnya.

Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu juga mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

Saleh juga mendorong pemerintah, untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan yang dimaksud seperti ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. 

"Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat, jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi COVID. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu juga mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.