KSP Hembuskan Kabar Jabatan Wakil Panglima TNI Segera Diisi
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sedikit membocorkan informasi terbaru mengenai jabatan Wakil Panglima TNI. Kabar itu disampaikan Ali Ngabalin yang menurutnya posisi tersebut akan diisi segera.
Menurut dia, soal jadwal pengumuman atau siapa yang akan menduduki posisi tersebut, belum diketahui secara pasti. Namun yang bisa dikatakan, berdasarkan kabar berhembus, Presiden Jokowi bakal menunjuknya pekan depan atau waktu lain.
"Dalam hal penetapan wakil panglima TNI, memang sampai saat ini kami dari KSP belum mendapatkan informasi dan jadwal yang pasti," kata Ali yang dikutip VIVA dari akun YouTube miliknya Serbet Ngabalin, Sabtu 26 Juni 2021.
Baca juga: Kemenag Tindak Pimpinan Pusdiklat Dai yang Mengaku Nabi ke-28
VIVA sendiri telah mendapatkan izin mengutip pernyataan Ali dari akun Youtube-nya. Menurut Ali, Presiden tentu punya banyak mempertimbangkan jika memutuskan seorang pejabat, apalagi posisi Wakil Panglima TNI cukup strategis. Yang pasti, kata Ali, ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Dan hal- hal pentingnya mengenai profesionalisme, jenjang karir dan kebutuhan organisasi.
"Tentu bapak Presiden memiliki kompetensi berdasarkan ketentuan UUD 1945 beliau memiliki hak prerogatif untuk mengangkat, menetapkan, dan menunjuk, karena itu kalau tidak ada aral melintang pekan depan kita sudah bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait pengangkatan Wakil Panglima TNI," kata Ali.
Sekadar diketahui, jabatan Wakil Panglima TNI meman ingin dihidupkan lagi di masa pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, jabatan orang kedua di tubuh militer bakal dihidupkan setelah di era Presiden Abdurrahman Wahid dihapus.
Ganjar Sebut Pemecatan Jokowi dari Kader PDIP Jadi Bukti Konsistensi Megawati
Ganjar menyebut pemecatan Jokowi merupakan bentuk konsistensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dimana waktu pemecatan dilakukan setelah pemerintahan Jokowi selesai
