Gagas Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Begini Alasan Qodari

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto di Kalimantan Tengah
Sumber :
  • Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

VIVA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengakui dirinya menggagas komunitas Jokpro (Jokowi-Prabowo) untuk Pemilu Presiden 2024. 

Plus dan Minus Bila Jokowi Bikin Partai Baru

Qodari beralasan, dibentuknya komunitas Jokpro ini adalah untuk menghindari polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selama dua kali pilpres, yakni 2014 dan 2019, polarisasi sangat kuat antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

Namun untuk 2024, dia melihat polarisasi itu akan muncul lagi. Bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dua kali pemilu presiden sebelumnya.

Akademisi UI Minta Presiden Prabowo Harus Tegas dan Jangan Kompromi dengan Koruptor

Baca juga: Sebut Jokowi-Prabowo Tokoh Terkuat, M Qodari Buka-bukaan soal Jokpro

“Penggagas pertama saya, karena saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019,” kata Qodari melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 Juni 2021.

Gerindra Ajukan Syarat ke Jokowi dan Gibran Jika Ingin Jadi Kader Partai

Qodari sebagai Penasihat Jokpro, melihat solusi untuk meminimalisir polarisasi adalah dengan cara menggabungkan Jokowi dan Prabowo pada Pemilu Presiden 2024. Menurut dia, keduanya adalah representasi terkuat masyarakat Indonesia. 
“Sehingga, polarisasi itu tidak terjadi,” ujarnya.

Qodari menyebut adanya komunitas Jokpro ini mendapat respons positif dari salah satu simpatisan Joko Widodo (Jokowi), yang beranggotakan Baron Danardono. Kini, Baron didapuk menjadi Ketua Komunitas Jokpro 2024.

"Kemudian gagasan ini juga resonansi dengan kalangan muda aktivis muda, di antaranya Timothy Ivan alumnus Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jogja, jaringan mahasiswa yang ngundang saya berbicara di kampus mereka dan hasil konsolidasinya terbentuk organisasi Jokpro 2024 ini," jelas dia.

Jokowi Tiga Periode, Bisa?

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu menekankan bahwa dia menjadi Presiden RI hanya dua kali, sesuai dengan konstitusi. Maka, ini adalah periode terakhirnya, 2019-2024.

Hanya saja, Qodari menilai penolakan dari Jokowi itu hanya normatif saja. Mengingat konstitusi, yakni UUD RI 1945 saat ini mengatur hanya dua periode untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Tetapi, kata dia, apabila konstitusinya berubah menjadi tiga periode untuk masa jabatan tersebut, maka Jokowi tidak akan bisa menolak. Apalagi, kalau partai politik termasuk PDI Perjuangan meminta Jokowi lagi untuk maju pada Pilpres 2024 nanti.

Mengusung Jokowi lagi, lanjutnya, juga sangat menguntungkan PDI Perjuangan. Dibanding harus mencari sosok lain saat ini.

"Kalau bicara PDI Perjuangan, hemat saya PDI Perjuangan kalau mau menang lagi tahun 2024, lebih aman dan pasti jika Pak Jokowi yang maju ketimbang simulasi dan kombinasi lainnya," katanya.

Oleh karena itu, Qodari mengatakan saat ini yang menjadi fokus adalah komunikasi kepada masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Juga membuka komunikasi atau koordinasi dengan partai pro Jokowi. Sebab, selama ini belum ada yang bicara soal Jokowi tiga periode berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Haqqul yaqin dukungannya besar, karena Pak Jokowi pendukungnya banyak dan Pak Prabowo juga pendukungnya banyak. Ya pasti banyak yang akan dukung. Tidak ada yang bisa dibandingkan pendukung Jokowi dan Prabowo, karena sudah terbukti dari hasil Pemilu 2019,” tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya