Ridwan Kamil: Kalau Semua Taat, Tak Ada Lonjakan COVID-19
- VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan ketersediaan tempat tidur menghadapi lonjakan kasus positif virus Corona atau COVID-19 pasca lebaran dan libur panjang, masih bisa terkendali.
Saat ini, angka kasus positif COVID-19 terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, menunjukkan peningkatan lagi. Sehingga angka nasional yang terkonfirmasi positif, juga semakin tinggi.
"Terjadi lonjakan pasca libur lebaran yang masa inkubasinya jatuh di minggu-minggu ini. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan pada imbauan (untuk tidak) mudik membawa kemudaratan seperti ini. Jadi intinya ada kenaikan, tapi masih relatif terkendali,” ujar Ridwan Kamil, Senin 14 Juni 2021.
Baca juga: COVID-19 Mengganas, Para Ketua Kadin Daerah Usul Munas Ditunda
Ridwan Kamil menegaskan, kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan berperan aktif pada kebijakan larangan mudik, merupakan cara tepat mengantisipasi lonjakan kasus.
"Kalau pada saat itu semua taat, tidak akan terjadi lonjakan seperti sekarang. Jadi ini tolong diulas di media pentingnya ketaatan itu. Kenapa? karena data pada hari lebarannya itu rendah. Salah satu persentase (kasus) terendah itu justru di hari lebaran. Sekarang ada kenaikan," jelas mantan Wali Kota Bandung itu.
Dia menerangkan, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat mencapai 68 persen. Sedangkan tingkat keterisian rumah sakit di Kota Bandung, sebesar 85 persen.
"BOR (Bed Occupancy Rate) di Kota Bandung sangat tinggi. Karena 50 persen pasien-pasien dari luar Kota Bandung memilih untuk mendapatkan perawatan COVID-19 di Kota Bandung," ucapnya.
Dengan kondisi peningkatan kasus saat ini, pemerintah tetap mengupayakan agar perawatan bisa berjalan dengan baik. Antisipasi sudah disiapkan.
"Pertama menaikkan rasio bed untuk COVID-19 menjadi lebih tinggi. Dari rata-rata 20-an persen, ke arah 30-40 persen. Kedua, isolasi-isolasi nonrumah sakit kita siapkan," tambahnya.
Ridwan Kamil menyatakan, pengendalian peningkatan kasus COVID-19, aturan pengetatan aktivitas masyarakat akan disiapkan.
"Nanti sudah saya instruksikan diwakili Sekda Kota Bandung kebijakan WFH sedang dihitung, kebijakan nikahan sedang dihitung khususnya Bandung Raya," terangnya.