Gubernur Kepri Perintahkan Tak Bayar Tunjangan ASN yang Tolak Divaksin
- Kemenkes
VIVA – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan tidak akan membayar tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu apabila mereka menolak vaksinasi COVID-19.
"Saya sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua ASN yang belum vaksin, wajib vaksinasi. Jika tidak, tunjangan kinerja bulan depan tidak dibayarkan," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis, 10 Juni 2021.
Ansar menyebut kebijakan ini untuk mendorong seluruh ASN segera ikut vaksinasi demi mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunuty. Apalagi ASN merupakan ujung tombak pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat.
Dia mengakui, tingkat vaksinasi ASN masih rendah: dari total 6.000 ASN, belum sampai 50 persen yang telah divaksin.
Ansar berharap target vaksinasi Kepri hingga akhir Juli 2021 mencapai 70 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta orang.
Berdasarkan rata-rata nasional, menurut dia, Kepri berada di urutan ketiga percepatan vaksinasi setelah DKI Jakarta dan Bali. Kalau program vaksinasi telah mencapai 70 persen, katanya, Kepri sudah siap menerima wisatawan mencanegara, yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.
Ansar mengapresiasi semua pemangku kepentingan terhadap percepatan vaksinasi, seperti unsur TNI/Polri yang telah melakukan vaksinasi massal hingga ke pulau-pulau.
Sesuai berbagai hasil penelitian lembaga di dunia, katanya, vaksin dapat memperkuat imunitas seseorang untuk terhindar dari COVID-19 dengan persentase 92 sampai 93 persen.
"Namun, perlu diingat tak ada jaminan orang yang sudah divaksin 100 persen terhindar COVID-19. Maka, setelah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan patuh," ujar Ansar.
Politikus Partai Golkar itu juga memastikan pemerintah provinsi setempat terus melakukan upaya tracing dan testing agar dapat menyasar masyarakat yang terpapar COVID-19, baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala.
"Selanjutnya kami akan menyediakan tempat-tempat karantina bagi yang terkonfirmasi positif. Selain rumah sakit dan puskesmas, ada juga lokasi karantina terpadu," katanya menjelaskan. (ant)
Wamendagri: Pemerintah Membutuhkan Pelayanan Publik Berkompetensi dan Berkarakter
Untuk itu, kata Wamendagri Bima membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting.
