MK Pisahkan Persidangan Uji Materiil dan Formil UU Cipta Kerja
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan persidangan judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipisahkan antara uji formil dan materiil.
Sidang yang berlangsung hari ini mengagendakan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden untuk enam perkara uji formil UU Cipta Kerja.
"Kami perlu menjelaskan bahwa mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji materiil," kata hakim konstitusi Saldi Isra, Kamis, 10 Juni 2021.
Saldi menjelaskan MK akan fokus terhadap uji formil perkara ini terlebih dulu. Dia bilang nanti uji formil akan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja, terhitung Kamis hari ini, 10 Juni 2021. Maka itu, dalam prosesnya nanti kemungkinan sidang bisa dilakukan minimal satu kalu dalam sepekan.
Adapun dalam persidangan ini dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman. Jalannya persidangan juga disiarkan secara daring melalu akun YouTube resmi MK RI.
Pada persidangan, perwakilan legislatif dan pemerintah diharapkan untuk memberikan penjelasan proses formil pembentukan UU Cipta Kerja dengan satu keterangan serta menggabungkan untuk setiap permohonan.
"Berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangan di MK itu masih terpisah-pisah," ujarnya.
Dengan demikian, majelis hakim MK lebih banyak mendengarkan ihwal keterpenuhan syarat formil dalam lima tahapan pembentukan UU sesuai UUD 1945.
Mulai dari pengusulan, pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan oleh presiden, hingga pengundangan sebagai tahap terakhir untuk diterapkan oleh masyarakat luas.
"Kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi satu naskah mahkamah juga tidak keberatan kalau pemerintah misalnya minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini," katanya.
Â
MK Korsel Perintahkan Presiden Yoon Serahkan Dekrit Darurat Militer
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer serta notulen dua rapat Kabinet.
