DPR Pertanyanan Usulan Anggaran Pengamanan Ibu Kota Negara Baru
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding, mempertanyakan usulan anggaran yang diajukan Kepolisian RI terutama terkait dengan pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.
Dalam pemaparan yang disampaikan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, di hadapan Komisi III DPR, disebutkan bahwa untuk IKN meminta ada alokasi pengamanannya.
"Apakah memang Ibu Kota Negara dalam situasi pandemi masih dilanjutkan apa di hold," kata Sudding, seperti dalam tayangan youtube DPR RI, saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham terkait RKA/RKP KL tahun anggaran 2022, Senin 7 Juni 2021.
Baca juga: Azis Samual Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024
Dalam pemaparan Wakapolri, tertulis 'Pengamanan Ibu Kota Negara Baru sebesar Rp63, 37 Miliar'. Point anggaran pengamanan ini, masuk dalam belanja barang sebesar Rp10,222 Triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan Kamtibmas terkait pemenuhan.
Meski demikian, Sudding memastikan Fraksi PAN mendukung usulan tambahan dana sejumlah Rp10,222 triliun yang diajukan Polri tersebut. Apalagi pada 2021 ini, terjadi penurunan signifikan anggaran dari sekitar Rp112 triliun tapi turun ke Rp97 triliun.
Apalagi, tantangan ke depan menurut Sudding sangat kompleks. Ia menyoroti seperti pelaksanaan di bidang cyber, yang memiliki tantangan yang cukup besar.
"Prinsipnya Fraksi PAN setuju memberikan usulan tambahan mengingat tantangan ke depan cukup berat," katanya.
Komjen Imam Bantah Omongan Jaksa Agung soal Brimob Kepung Kejagung: Framing Saja
Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyebut oknum Brimob sempat mengepung Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah-tengah pengusutan kasus dugaan korupsi timah.
